Sulit Dapat Pasokan Sapi, PPDS Minta Kebijakan Lockdown di Wilayah Direvisi

SURABAYA,AYOSURABAYA.COM– Adanya penerapan kebijakan lockdown lalu lintas perdagangan sapi di sejumlah daerah yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat pedagang sapi maupun daging segar di Jawa Timur mulai kesulitan mendapatkan barang dagangan. Karena itu, mereka pun meminta agar aturan tersebut direvisi. 

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif mengatakan, lockdown yang diterapkan seharusnya difokuskan pada pembatasan perdagangan antarprovinsi bukan pembatasan perdagangan antarkabupaten/kota seperti yang diterapkan saat ini. Sebab dengan kebijakan saat ini membuat pedagang, khususnya yang tidak memiliki peternakan sapi sendiri kesulitan mencari barang dagangan, yakni sapi siap potong.

“Para jagal di Surabaya yang bukan penghasil ternak juga belakangan mulai kesulitan mendapatkan pasokan sapi siap potong," kata dia sebagaimana dilansir dari Republika.

Baca Juga: Waduh, Indonesia Masuk Daftar Negara yang Dilarang Dikunjungi Warga Arab Saudi

Ia pun berharap Dinas Peternakan dan aparat keamanan menyamakan pemahaman agar pembatasan perdagangan sapi yang diterapkan difokuskan pada perdagangan antarprovinsi. Artinya, perdagangan antarkabupaten/kota tetap diperbolehkan dengan pengawasan ketat. 

"Untuk mengurangi kerugian para peternak sapi. Karena kebijakan lockdown saat ini merugikan peternak,” ucapnya. 

Salah satunya, menurut Muthowif adalah dijualnya sapi-sapi dengan harga murah karena tidak bisa dijual keluar wilayah. Padahal seharusnya moment menjelang Idul Adha seperti saat ini seharusnya menjadi masa panen bagi peternak maupun pedagang sapi. 

“Padahal peternak berharap menjelang Idul Adha bisa menjual sapi-sapinya dengan harga yang bagus dan ada keuntungan," ujarnya,

Baca Juga: Ditangkap Polisi Kasus Kepemilikan Sabu-sabu, Ini Profil Gary Iskak dari Biodata hingga Perjalanan Karier

Apalagi, lanjutnya, kinerja Dinas Peternakan untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan dalam mengantisipasi PMK terbilang sangat lambat, bahkan tidak ada. 

"Seperti untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi sangat sulit. Sehingga yang dirugikan adalah para peternak yang sudah mulai bergairah memelihara ternak jelang Idul Adha," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Timur menerapkan aturan lockdown karena makin meluasnya wabah PMK. Bahkan saat ini tercatat ada sebanyak 6.500 sapi yang terkonfirmasi positif PMK di wilayah setempat.***