LHP LKPP Tahun 2021 Dapat Opini WTP, Ini Catatan dari BPK untuk Pemerintah Pusat

- Kamis, 23 Juni 2022 | 17:10 WIB
Ketua BPK, Isma Yatun menyerahkan LHP LKPP tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 Juni 2022.  (ayosurabaya.com/Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Ketua BPK, Isma Yatun menyerahkan LHP LKPP tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 Juni 2022. (ayosurabaya.com/Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

BOGOR,AYOSURABAYA.COM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski demikian, ada sejumlah catatan yang diberikan.

Hal tersebut disampaikan  Ketua BPK, Isma Yatun usai menyerahkan LHP LKPP tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 Juni 2022. 

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga, dan satu lembaga keuangan, lembaga bendahara umum negara,” ujar Isma.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries, Scorpio dan Sagitarius untuk Kamis 23 Juni 2022: Jaga Diri Jangan Singgung Orang Lain

Isma menjelaskan bahwa dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak empat K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

“Tapi secara material keempat RKAKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat,” lanjutnya. 

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menaruh perhatian terhadap substansi dari LKPP terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, kata Isma, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan. 

Baca Juga: Pilot dan Seluruh Penumpang Susi Air Rute Timika Duma Papua Selamat, Ini Daftar Namanya

“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” kata Isma. 

Halaman:

Editor: Wijayanti Putrisejati

Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X