Elon Musk Tak Jadi Beli Twitter, Lagi nge-Prank?

AYOSURABAYA.COM - Elon Musk dikabarkan dalam suatu laporan yang mengatakan, bahwa dirinya tak jadi membeli Twitter.

Kabar tersebut memberitakan, alasan Elon Musk tak jadi membeli Twitter terdapat banyak masalah dalam perusahaan yang berwarna biru tersebut.

Kesepakatan antara Elon Musk dan Twitter untuk membeli perusahaan social media tersebut ditaksir senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Juga: Jokowi Dipastikan Akan Bertemu Elon Musk di Amerika Serikat Ungkap Luhut Binsar Pandjaitan

Dilansir Suara.com--jejaring AyoSurabaya.com pada Sabtu, 9 Juli 2022, menurut pengacara Elon Musk, Twitter tampaknya telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan ketika memasuki Merger Agreement.

Kesepakatan antara Twitter dan Musk telah termasuk biaya perpisahan senilai 1 miliar dolar AS, yang harus dibayar oleh Musk jika kesepakatan itu tidak tercapai.

Tetapi pengajuan dari tim hukum Musk tampaknya menunjukkan bahwa miliarder itu menganggap perjanjian tersebut tidak valid.

Baca Juga: Truk Futuristik Elon Musk yang Super Canggih Mirip Tunggangan Alien

Namun, Twitter mengatakan bahwa perjanjian tersebut masih berlaku dan perusahaan media sosial akan mendesak Musk untuk melanjutkannya.

"Dewan Twitter berkomitmen untuk menutup transaksi pada harga dan persyaratan yang disepakati dengan Musk dan berencana untuk mengambil tindakan hukum untuk menegakkan perjanjian merger. Kami yakin kami akan menang di Delaware Court of Chancery," kata Bret Taylor, ketua Twitter, seperti dikutip dari The Independent, Inggris pada Sabtu, 9 Juli 2022.

Sebelumnya, Musk telah berulang kali mengatakan bahwa eksekutif Twitter menyembunyikan data bot dan akun spam di platform. Twitter menyatakan bahwa perusahaannya hanya memiliki kurang dari lima persen akun bot dari pengguna aktifnya.

Baca Juga: Elon Musk: Daripada Pakai WhatsApp, Ganti Saja dengan Signal

Musk tampaknya tidak percaya dengan angka persentase tersebut sampai ia bisa memeriksanya sendiri.

"Selama hampir dua bulan, Musk telah mencari data dan informasi yang diperlukan untuk membuat penilaian independen terhadap prevalensi akun palsu atau spam di Twitter," tulis pengajuan tersebut.