Kuota Kartu Prakerja 2023 Gelombang 48 untuk 10 Ribu Peserta, Daftar Segera Biar Dapat Rp4,2 Juta

AYOSURABAYA.COM -- PMO Prakerja mengumumkan pembukaan Kartu Prakerja 2023 Gelombang 48 pada Jumat, 17 Februari 2023, pukul 19.00 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto mengumumkan secara langsung pembukaan Kartu Prakerja 2023 Gelombang 48.

Pengumuman pembukaan Kartu Prakerja 2023 Gelombang 48 ini dibarengi juga dengan informasi kuota peserta yang hanya 10 ribu saja.

Baca Juga: Biar Bisa Daftar Kartu Prakerja 2023 Gelombang 48 PMO Beri Saran Bagi yang NIK Masih Terdaftar di Dikti

Airlangga menegaskan, kuota tersebut hanya untuk Gelombang 48. Kuota peserta akan naik secara bertahap seiring dengan jumlah lembaga pelatihan yang akan bergabung menjadi mitra Kartu Prakerja 2023.

"Pada hari ini (17 Februari 2023), pukul 19.00 WIB nanti malam, Program Kartu Prakerja Gelombang 48 secara resmi dibuka dengan kuota 10 ribu peserta. Kuota ini akan naik bertahap sesuai jumlah lembaga pelatihan yang bergabung di ekosistem Program Kartu Prakerja," kata Airlangga dikutip dari media sosial Prakerja.

PMO Kartu Prakerja juga mengumumkan jika gelombang pada 2023 ini akan terus dibuka seiring bertambahnya jumlah pelatihan dan lembaga pelatihan ke dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Sebelum mendaftarkan diri, calon peserta wajib mengetahui syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk ikut Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan dalam video yang diunggah dalam akun Instagram Prakerja mengenai syarat yang harus dipenuhi calon peserta.

Baca Juga: Doa Malam Nisfu Syaban 2023 dalam Tulisan Arab, Latin, dan Artinya

“Semua syaratnya sama seperti sebelumnya. Usia 18-64 tahun dan tentu saja ini pekerja aktif maupun korban PHK, fresh graduate, itu boleh,” kata Denni

Sementara itu, Denni juga menjelaskan kelompok masyarakat yang tak bisa ikut daftar program peningkatan kompetensi ini.

Antara lain, siswa maupun mahasiswa aktif, anggota TNI/Polri, ASN, pejabat BUMN/BUMD, serta kepala desa dan perangkat desa.

“Pejabat negara tentu saja tidak bisa kemudian kepala desa maupun perangkat desa juga tidak bisa,” sambungnya.

Denni juga menyinggung salah satu perubahan syarat pada Kartu Prakerja 2023.