Sampai Sabtu (25/5/2019) Mahkamah Konstitusi Catat 333 Pengaduan Pemilu

  Sabtu, 25 Mei 2019   Rahim Asyik
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (tengah) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan), dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)***

JAKARTA, AYOSURABAYA-- Hingga Sabtu (25/5/2019) pukul 09.00 WIB, Mahkamah Konstitusi menerima 333 pendaftar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu untuk DPR, DPRD, dan DPD RI.

"Ada 333 pendaftar permohonan yang diterima MK," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dari 333 permohonan tersebut, 11 di antaranya adalah pendaftar permohonan untuk sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPD RI, sedangkan sisanya adalah permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPR / DPRD RI.

Pendaftaran gugatan juga dilakukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pendaftaran gugatan disampaikan Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto didampingi Penanggung Jawab Tim Hukum Hashim Djojohadikusumo, dan anggota Tim Hukum Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

MK memperkirakan jumlah pendaftar bisa terus bertambah meskipun sudah melewati tenggat waktu pendaftaran permohonan yang ditetapkan pada Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB.

"Kami di gugus depan MK tetap menerima pendaftaran, kami tidak boleh menolak satu berkas pun, karena nanti seluruh berkas yang masuk harus diserahkan kepada Hakim Konstitusi," ujar Fajar.

Fajar mengatakan yang berwenang untuk menolak atau melanjutkan permohonan hingga ke pokok perkara adalah hakim konstitusi.

Tenggat waktu pendaftaran sendiri dijelaskan Fajar merupakan salah satu syarat administrasi supaya perkara dapat dilanjutkan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar