Inilah Pendapat Para Pakar dan Ulama tentang Kawin Kontrak

  Minggu, 16 Juni 2019   Rahim Asyik
Polisi menggerebek rumah di Kompleks Surya Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/6/2019). Dalam penggerebekan itu terungkap tindak pidana perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak antara WNA Tiongkok dengan perempuan Kalbar. Polisi menyita barang bukti berupa buku kuitansi mahar nikah serta surat perjanjian nikah. (Jessica Helena Wuysang/Antara Foto)***

Kendati sudah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia, kawin kontrak tetap saja terjadi. Bagaimana pendapat kalangan akademisi dan ulama?

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Kendati sudah dinyatakan haram hukumnya oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 27 Juli 2010, kawin kontrak tetap saja terjadi. Fenomena ini muncul kembali menyusul dilakukannya penggerebekan rumah di Kompleks Surya Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/6/2019).

Dalam penggerebekan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Kalbar dan Kantor Imigrasi Pontianak itu terungkap tindak pidana perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak antara WNA Tiongkok dengan perempuan Kalbar berdasarkan barang bukti yang ditemukan petugas berupa buku kuitansi mahar nikah serta surat perjanjian nikah.

Berikut adalah pendapat para akademisi, juga ulama tentang kawin kontrak.

Ulama Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Dedy Sanjaya:

Dalam ajaran Islam, kawin kontrak atau nikah mut'ah diharamkan.

"Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat Umar itu salah," kata Dedy Sanjaya di Tanjungpinang, Minggu (16/6/2019).

Haramnya nikah mut'ah juga dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Antara lain bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut’ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.

Kemudian, disia-siakannya anak hasil mut’ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.

"Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan satu ke tangan yang lain, dan sebagainya," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari:

Praktik kawin kontrak yang sudah berjalan lama dan banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah pertambangan, memang memprihatinkan.

AYO BACA : Kawin Kontrak: Prostitusi atau Bukan?

"Kawin kontrak, sebagian besar berlatar belakang ekonomi, baik bagi si laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam beberapa kasus, kawin kontrak terjadi karena pihak yang kawin tahu bahwa pasangannya tinggal di daerah tersebut memang dalam kurun waktu tertentu," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari kepada Antara, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Dia menuturkan kawin kontrak menjadi praktik perdagangan orang jika ada tujuan atau terjadi eksploitasi. Tapi jika tidak terjadi eksploitasi, maka sulit diketegorikan sebagai tindak perdagangan orang.

Menurut Dian, pencegahan terjadinya kawin kontrak bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi dan pemberdayaan perempuan, termasuk membangun kesadaran perempuan untuk tidak dijadikan objek oleh kaum laki-laki.

Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Drs HM Syarbani Haira:

Kawin kontrak persoalan yang serbakompleks. Menurut magister demografi dari Universitas Gajah Mada itu, kawin kontrak bisa saja terjadi karena persoalan ekonomi dan bisa pula karena eksploitasi terhadap perempuan.

Menurutnya, sampai hari ini kalangan ulama dan intelektual Islam menganggapnya sebagai persoalan "khilafiah", terlebih antara Sunni dan Syiah.

Karena masuk ranah khilafiyah, maka nikah mut'ah ada yang membolehkan dan ada pula mengharamkan. Ini tak bisa dikompromikan, bergantung keyakinan masing-masing.

"Hal itu artinya, secara agama sudah bermasalah. Walau pun dalilnya ada juga yang kuat, khusus mereka yang tulus," ujarnya, Minggu (16/6/2019).

"Tetapi secara kenegaraan di negeri ini, pasti tak bisa dibenarkan. Karena hasil kompilasi hukum Islam sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebuah perkawinan baru dinyatakan sah jika sudah tercatat dalam lembaran negara," lanjutnya.

Persoalannya, menurut dia, adalah implikasi dari kawin kontrak tersebut, yang mudhoratnya (dampak negatifnya) lebih besar ketimbang manfaat. Seperti tidak menghargai peran negara, merusak martabat dan moralitas perempuan, nasab anak yang terabaikan, menyebarkan penyakit serta merusak niat pernikahan.

Menurut dia, kawin kontrak tersebut merupakan persoalan sosial, bukan melulu ekonomi atau eksploitasi. Karena nyatanya, banyak melibatkan perempuan yang memang bermasalah secara sosial. "Jadi kawin kontrak bukan cuma masalah sosial pula, melainkan masalah pembinaan berbangsa dan juga beragama,” kata Syarbani.

AYO BACA : Jangan Biarkan Anak Belajar Seks dari Temannta atau Internet

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tgk H Faisal Ali:

Kawin kontrak tidak diizinkan dalam Islam karena hukumnya tidak sah. "Kawin kontrak menurut Mazhab Syafii tidak sah. Karena tidak sah, maka tidak diperbolehkan. Hanya dalam kalangan Syiah, kawin kontrak itu sah," kata Faisal di Banda Aceh, Ahad (16/6/2019).

Menurut Faisal, apapun alasannya, termasuk dalih ekonomi, kawin kontrak tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, kawin kontrak itu sama saja dengan zina dan prostitusi yang dilindungi.

"Banyak usaha yang peluang usaha halal yang bisa dilakukan. Misalnya, menggarap lahan-lahan tidur untuk pertanian. Kawin kontrak itu sama saja mencari uang tanpa bekerja keras," ketus Tgk H Faisal Ali.

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan Magdalena Sitorus:

Kawin kontrak merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan.

"Tidak hanya faktor ekonomi, kasus tersebut juga perlu dilihat sebagai kasus eksploitasi terhadap perempuan yang melihat perempuan sebagai objek," kata Magdalena saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Namun, Magdalena melihat kemiskinan materi tidak hanya menjadi satu-satunya faktor dalam kasus tersebut. Ada kemiskinan pengetahuan dan informasi yang terjadi pada perempuan-perempuan yang menjadi korban.

"Mereka tidak tahu dampak dari praktik kawin kontrak sehingga mereka mudah ditipu, dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik," katanya.

Pakar ketahanan keluarga, Ilmu Ketahanan Keluarga  IPB Prof Euis Sunarti:

Kawin kontrak adalah fakta yang sudah ada lama yang muncul dan tenggelam menjadi fenomena di masyarakat karena hasil dari kesepakatan.

"Fenomena kawin kontrak di masyarakat karena hasil kesepakatan bersama, bukan karena paksaan," kata Euis saat dihubungi Antara di Bogor, Sabtu (15/6/2019).

Euis menjelaskan kesepakatan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (pelaku kawin kontrak). Bisa jadi di awal perempuan dirayu atau sedikit dipaksa, lalu timbul kesepakatan antara keduanya hingga akhirnya disetujui oleh perempuan.

Ia mengatakan kawin kontrak berbeda dengan nikah siri atau nikah sah secara agama dan tidak bisa disamakan. Nikah kontrak menjadikan tujuan perkawinan berupa kontrak, kepentingan sesaat, tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang melandaskan pernikahan berdasarkan agama dan setelah itu catatan sipil.

Euis menilai, praktik kawin kontrak akan terus ada selama ada yang mau, karena secara manusiawi akan terus begitu. Agama menjadi fondasi kuat untuk mencegah adanya praktik tersebut.

AYO BACA : Polisi Tangkap Penyebar Informasi Kalau Sensen Komara Adalah Rasul dan Presiden

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar