Kompak Minta PPDB Online Zonasi SMAN Jatim Ditunda dan Dievaluasi

  Rabu, 19 Juni 2019   Rahim Asyik
Ilustrasi PPDB SMA di Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). PPDB bermasalah di sejumlah tempat, termasuk di Jawa Timur. (Risky Andrianto/Antara Foto)***

Setelah mengevaluasi selama 2 hari, Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (Kompak) Surabaya meminta PPDB Online Zonasi SMAN di Jawa Timur ditunda dan dievaluasi.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM— Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (Kompak) Surabaya meminta PPDB Online Zonasi SMAN di Jawa Timur ditunda dan dievaluasi.

Permintaan itu disampaikan sehubungan dengan ditemukannya sejumlah permasalahan dalam sistem IT yang digunakan.

Diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2019/2020 di Provinsi Jawa Timur untuk jalur zonasi berbasis jarak rumah (50% dari pagu sekolah) dan Nilai Ujian Nasional (20% dari pagu sekolah) yang menggunakan sistem online (daring) yang dimulai Senin (17/6/2019) dan akan berakhir Kamis (20/6/2019) pukul 24.00 WIB.

Selama waktu itu, Kompak menemukan masalah di sistem IT yang digunakan.

Menurut Jospan, koordinator Kompak Surabaya, Jospan, sistem seleksi online PPDB yang beralamat di ppdbjatim.net berkali-kali mengalami kesalahan pemeringkatan. Akibatnya, anak yang mestinya lolos pemeringkatan baik berdasarkan jarak rumah, maupun nilai UN, ternyata hilang dari daftar sementara peserta didik yang diterima.

“Sistem IT untuk seleksi yang dibangun teman-teman ITS ternyata belum siap. Belum ada uji coba yang layak, sehingga saat pelaksanaan data pemeringkatannya kacau balau,” ungkap Jospan dalam keterangan pers yang diterima ayosurabaya.com, Rabu (19/6/2019).

Dari berbagai masalah itu, Jospan menilai sistem PPDB berbasis seleksi jarak  tempat tinggal ke sekolah belum siap diterapkan di Kota Surabaya.

AYO BACA : PPDB 2019 di Jabar Dibuka 17-22 Juni

Selain itu, kata Jospan, dari berbagai temuan dalam PPDB dua hari itu, terbukti PPDB dengan menggunakan jarak rumah sebagai pertimbangan, sangat tidak adil bagi anak dan justru tidak terbukti bahwa sistem ini betul-betul mendekatkan anak ke sekolah.

“Misal, anak yang jarak rumahnya lebih dekat hanya beberapa ratus meter ke SMA X, ternyata malah diterima di SMA Y yang jaraknya satu kilometer lebih,” ujar Jospan.

Fakta lainnya yang ditemukan, kata Jospan, anak yang jarak rumahnya hanya 500-an meter dari sekolah juga tidak diterima di PPDB, berhubung pagu zonasi sekolah yang dipilih telah penuh.

“Padahal anak tersebut memiliki hasil belajar yang jauh lebih baik dari anak-anak yang diterima. Lantas ke mana anak-anak tersebut harus sekolah?” katanya.

Oleh karena itu, Kompak menuntut agar PPDB SMAN di Jatim untuk dihentikan dan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sekolah yang terbatas di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata.

“Tunda dan hentikan sistem PPDB online sampai dengan siapnya sistem dan di evaluasi dengan menerapkan prinsip yang berkeadilan melihat kondisi aktual Surabaya,” kata Jospan.

AYO BACA : Peserta Bidikmisi Surabaya Bisa Kuliah di 8 PTN Setempat

Dengan mempertimbangkan berbagai masalah di atas, Jospan menyarankan tidak ada salahnya jika sistem PPDB setahun sebelumnya digunakan lagi.

“Kembali ke sistem PPDB tahun lalu yang mengakomodasi hasil belajar anak dan lebih berkeadilan dan sesuai hak azasi anak dalam memperoleh pendidikan berkualitas,” tuturnya.

Sementara itu, Ferry Koto dari Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur memperhatikan berbagai permasalah yang telah muncul dari PPDB online berbasis jarak kali ini, dan segera melakukan evaluasi baik secara sistem IT maupun mekanisme seleksi.

“Karena keterbatasan jumlah SMAN di Surabaya, daya tampung yang hanya 6.000-an, dan jumlah lulusan SMP yang mencapai 67.000-an, maka harus dilakukan seleksi penerimaan yang berkeadilan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, dengan terbatasnya daya tampungan SMAN di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata di seluruh kecamatan yang ada, maka kompetisi untuk memperoleh kesempatan belajar di SMA Negeri tidak dapat dihindari.

“Kompetisi haruslah dirancang dengan ukuran yang bersumber dari anak, bukan berdasarkan kemampuan orang tua, seperti kemampuan membeli atau menyewa rumah dekat ke sekolah. Sistem yang adil itu adalah seleksi berbasis hasil belajar anak. Yang bisa kita terima saat ini yakni hasil ujian nasional,” tutur Ferry.

Selain itu, Ferry berharap sosialisasi PPDB online harus lebih gencar dilakukan Dinas Pendidikan Jatim, karena terbukti akibat kurangnya sosialisasi banyak anak yang gagal masuk SMAN karena salah dalam strategi pendaftaran.

“Ada info di kalangan orang tua yang menyebut PPDB kali ini harus cepat-cepatan daftar agar bisa diterima. Padahal faktanya sistem PPDB ini bukan menyeleksi siapa yang cepat daftar, tapi berdasar jarak rumah ke sekolah untuk zonasi dan nilai UN untuk seleksi UN,” tukas Ferry.

AYO BACA : Khofifah Bertekad Jadikan BUMD Setempat Berkelas Dunia

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar