Jokowi: PPDB Banyak Masalah dan Perlu Dievaluasi

  Kamis, 20 Juni 2019   Rahim Asyik
Polisi berusaha memberikan penjelasan kepada warga saat berunjukrasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Massa aksi memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. (Didik Suhartono/Antara Foto)***

Presiden Joko Widodo mengakui kalau PPDB sistem zonasi banyak masalah dan perlu dievaluasi. Di Surabaya, orang tua siswa memprotes sistem itu. Dinas Pendidikan memberi solusi dengan menambah pagu siswa.

GRESIK, AYOSURABAYA.COM-- Presiden Joko Widodo mengaku banyak masalah yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

"Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi ketika ditanya wartawan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur usai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis (20/6/2019).

Di Jawa Timur, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi. Sistem itu membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.

Para orang tua sempat mendatangi kantor dinas pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk protes. Di Surabaya, aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya malah nyaris ricuh.

Massa pemrotes terlibat aksi saling dorong dengan aparat. Massa sempat menutup Jalan Raya Jagir Surabaya selama lima menit dan sedikit lebih tenang saat ditemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan.

Salah seorang perwakilan orang tua siswa, Fitri Suhermin mengaku kecewa karena server yang telah ditutup Rabu (19/6/2019), dibuka kembali pada Kamis (20/6/2019) dini hari. Pembukaan dilakukan pukul 00.22 WIB dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di ruang IT PPDB di Fakultas Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

AYO BACA : PPDB Daring Sistem Zonasi Dibuka Lagi

"Ternyata ditutupnya server hanya untuk menenangkan kami. Tapi, kami tetap ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan," ujar wali murid asal SDN Barata Jaya Surabaya tersebut.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena pada sistem tersebut anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri 8 yang berjarak hanya 700 meter dari rumahnya.

"Yang diterima NUN lebih kecil, tapi jaraknya memang lebih dekat," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang siswa Tania Zalzabila Febrianti mengatakan dirinya mempunyai NUN 24 dengan rata-rata 8, namun tetap tidak bisa masuk ke sekolah negeri terdekat.

Dia mengungkapkan, jika harus bersekolah di SMP swasta keluarganya tidak akan mampu, sebab ayahnya seorang satpam dengan gaji yang disebutnya kecil.

"Saya mohon keadilannya. Saya ingin bersekolah. Saya tidak mampu jika harus bersekolah di SMP swasta," katanya.

AYO BACA : Kompak Minta PPDB Ditunda dan Dievaluasi

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan akan membuka PPDB. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan, keputusan menambah pagu di setiap kelas dan sekolah itu untuk menampung lebih banyak siswa di SMP Negeri.

"Bila kami tidak melaksanakan sistem zonasi maka semua fasilitas pendidikan dari pusat, baik sekolah negeri dan swasta di Surabaya akan dicabut," ujar Ikhsan, Kamis (20/6/2019).

Hanya saja, kata dia, memang Kemendikbud memberikan kemudahan dan fasilitas agar Dispendik Surabaya bisa menambah kapasitas sekolah negeri, sementara terkait pendaftaran akan menggunakan data yang sudah ada.

"Yang sudah terekam itu digunakan untuk PPDB tambahan ini. Di dalam penghitungannya akan mengombinasikan nilai dan jarak. Nilai 70% dan jarak 30%," ucapnya.

Sedangkan pelaksanaannya akan dilangsungkan Senin (24/6/2019), sebab pihaknya membutuhkan aplikasi baru karena PPDB tambahan di Indonesia baru dilakukan di Surabaya.

"Yang belum silakan daftar semua, pagu tambahan setiap sekolah bisa mencapai 200 siswa baru," kata mantan kepala Bapemas dan KB Surabaya tersebut.

Selain itu, pihak Dispendik Surabaya akan melakukan layanan perbaikan data, baik yang belum mendaftar atau pengubahan lain, lalu teknisnya segera disosialisasikan melalui laman atau media.

AYO BACA : Pemprov Jatim Akan Gratiskan SPP SMA dan SMK Negeri Mulai Juli 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar