Penerapan Jaringan 5G di Indonesia Menunggu Saat yang Tepat

  Senin, 01 Juli 2019   Rahim Asyik
Pemerintah tak akan terburu-buru menerapkan jaringan frekuensi 5G. (Pixabay.com)***

Pemerintah tak akan buru-buru menerapkan jaringan internet generasi kelima (5G) di Indonesia. Alasannya, bahkan di dunia, teknologi 5G masih dalam tahap pengembangan.

TANGERANG, AYOSURABAYA.COM—Pemerintah tak akan buru-buru menyelenggarakan frekuensi jaringan internet generasi kelima (5G) di Indonesia.

"Kami akan melakukannya hanya pada saat yang tepat," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Ismail di Tangerang, Banten, Senin (1/7/2019).

Ismail menyampaikan soal itu seusai pembukaan Pertemuan Ke-25 "Asia Pacific Telecomunity (APT) Wireless Group" di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang.

Ismail berharap, penyelenggaraan jaringan 5G dilakukan terlalu cepat mengingat teknologi itu masih dalam tahap pengembangan.

"Tetapi kami juga tidak akan terlalu lama agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam penerapannya (jaringan 5G)," lanjut Ismail.

Dia mengatakan pemerintah akan menetapkan frekuensi 5G setidaknya setelah Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC) yang dijadwalkan berlangsung di Mesir pada Oktober 2019.

AYO BACA : Bukalapak Startup Nomor 1 di Indonesia

Pada tahun ini juga, kata Ismail, pemerintah bersama sejumlah komunitas, termasuk perusahaan operator akan membentuk kelompok kerja khusus untuk mempersiapkan layanan jaringan 5G ini.

"Kelompok kerja tersebut termasuk membahas aspek ekonomi dalam penerapan frekuensi 5G," kata Ismail.

Saat ditanya Indonesia akan memilih ekosistem 5G atau 3,5G yang berkembang di dunia saat ini, Ismail menegaskan Indonesia akan ikuti ekosistem yang terbaik yaitu 5G.

"Dengan memilih ekosistem 5G ini, biaya investasi dari operator untuk pengembangan layanan 5G akan lebih efisien," kata Ismail.

Sementara itu, Kemkominfo akan segera menerapkan aturan "International Mobile Equipment Identity" (IMEI).

"Pemberlakukan aturan ini kami targetkan dapat dilakukan mulai Agustus 2019," kata Ismail.

Pada waktu yang ditargetkan itu, lanjut dia, Kemenkominfo bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan melakukan penandatanganan bersama aturan yang akan diberlakukan.

AYO BACA : Penyakit Kecanduan Gawai Bisa Sebabkan Anak Tantrum

"Pemberlakukan aturan terkait IMEI ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah peredaran dan perdagangan ponsel curian dan ilegal," kata Ismail.

Sebelumnya, Kemkominfo sempat menjanjikan bahwa aturan ini akan diberlakukan pada akhir 2018.

"Implementasi IMEI masih jauh di depan mata meskipun aturan telah diberlakukan. Masih ada tahap uji coba agar IMEI bisa diberlakukan secara efektif," kata Ismail.

Selain itu, dia mengatakan, aturan tersebut tidak akan mengganggu masyarakat yang sudah memanfaatkan telepon genggam mereka sebelum aturan tersebut diberlakukan.

IMEI adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen ponsel. Nomor itu dikeluarkan untuk tiap slot "subscriber identity module" (SIM). Dengan demikian,  perangkat dengan slot kartu SIM ganda akan memiliki dua nomor IMEI.

Bila dikeluarkan secara legal, satu nomor seri akan berbeda dengan yang lain.

Untuk melakukan pencegahan terhadap beredarnya perangkat telepon genggam ilegal di Indonesia, saat ini Kemkominfo menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) tentang Sistem Registrasi Identifikasi dan Pemblokiran Perangkat Bergerak.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan rancangan Permen Perin tentang Basis Data IMEI Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

AYO BACA : Pameran Tahunan Game Terbesar di Indonesia Digelar 13-14 Juli 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar