Bupati dan Sekda Kabupaten Blitar Dipanggil KPK

  Selasa, 09 Juli 2019   Rahim Asyik
KPK memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan terhadap 37 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur ini berlangsung dari Senin (8/7/2019) hingga Jumat (12/7/2019). (www.kpk.go.id)***

Tingkat kepatuhan LHKPN eksekutif Kota Blitar merupakan yang terendah se-Jawa Timur. Sedangkan di legislatif, yang terendah adalah anggota legislatif Kabupaten Lumajang. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

BLITAR, AYOSURABAYA.COM-- Bupati serta sekda Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berangkat ke Surabaya untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diminta KPK mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Ini bukan pemeriksaan, melainkan hanya melengkapi berkas, klarifikasi. Untuk yang Blitar, bupati dan sekda. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli, ada kepala dinas pendidikan," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Blitar Achmad Kholik di Blitar, Selasa (9/7/2019).

Menurut Achmad, klarifikasi Bupati Rijanto dan Sekda Totok Subihandono itu bukan sesuatu yang sangat luar bisa, melainkan merupakan kegiatan rutin tahunan.

"Setiap pejabat selalu memberikan laporan tentang harta kekayaan dan dikonfirmasi ulang oleh KPK," katanya.

Achmad menegaskan kembali bahwa hal itu rutin tahunan, bukan hal yang luar biasa, melainkan hal biasa.

"Jadi, ada data yang belum sempat terisi. Saya juga setiap tahun laporan," ujarnya.

AYO BACA : Kekeringan Melanda 4 Kabupaten di Madura

Terkait dengan pemanggilan hanya pada sejumlah pejabat, Achmad menduga laporan dari pejabat lainnya sudah sesuai. Mereka yang dipanggil karena berkas yang dinilai masih kurang lengkap.

KPK memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 pejabat dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kegiatan pemeriksaan itu berlokasi di Kantor Gubernur Jatim selama 5 hari, 8 Juli hingga 12 Juli 2019.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kegiatan pemeriksaan LHKPN semacam itu dilakukan secara berkala sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus untuk memperkuat pengawasan internal.

“Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” kata Febri seperti dilaporkan di sini.

Kegiatan pemeriksaan LHKPN kali ini, kata Febri, dilakukan kepada para penyelenggara negara Pemprov di Jawa Timur berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek risiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset.

Selain itu, Febri melanjutkan, kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan kepatuhan di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Dari data KPK per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%. Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya.

AYO BACA : Ibu-ibu Penggerak Roda Ekonomi Desa Sumbersekar, Malang

“Hasil pemeriksaan ini akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan ada harta yang belum dilaporkan atau kondisi baru. Setelah itu, penyelenggara negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya,” jelas Febri.

Sementara itu, KPK juga terus berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN. Sejak 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sistem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses di sini.

Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para penyelenggara negara. Ringkasan LHKPN dapat dilihat dengan mengakses laman yang sama dengan memilih menu e-Announcement.

Jadi, jika masyarakat memiliki informasi tentang kekayaan pejabat tertentu di daerah, hal tersebut dapat disampaikan ke KPK, baik melalui email ke: [email protected] atau menghubungi call center KPK di 198.

Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara.

Kepatuhan pejabat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah.

“Informasi tersebut sangat berharga bagi upaya memaksimalkan pencegahan korupsi melalui peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN secara benar dan lengkap,” tutur Febri.

AYO BACA : Dana Desa Mengubah Wajah Desa Purworejo di Blitar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar