Penunjukan Adi Sutarwijono Sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Menuai Protes

  Rabu, 10 Juli 2019   Rahim Asyik
Adi Sutarwijono. (pdiperjuangan-jatim.com)***

Penunjukan Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC PDIP Kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana menuai protes dari sejumlah PAC. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diminta tidak ikut campur.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyarankan agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak ikut-ikutan masuk ke dalam pusaran kegaduhan yang terjadi di internal PDI Perjuangan Surabaya.

"Sebagai kader profesional, Bu Risma sebaiknya ikut menenangkan kegaduhan di internal PDI Perjuangan Surabaya, namun tidak perlu ikut hanyut dalam konflik pergantian kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Surabaya," kata Surokim, di Surabaya, Selasa (9/7/2019).

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura ini, kekuatan Risma di PDIP sebenarnya ada pada hubungan dan lobi khusus ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Untuk itu, lanjut dia, diharapkan Risma lebih banyak menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pemimpin masa depan Surabaya seperti apa, sehingga bisa membuka diskusi di internal PDIP terkait kebutuhan pemimpin masa depan Surabaya setelah dirinya.

Sejauh ini, kata dia, eksistensi Risma ada pada kekuatannya sebagai birokrat profesional, maka akan lebih baik Risma menciptakan iklim kesejukan dan lebih fokus pada upaya untuk mendorong muncul kriteria pemimpin Surabaya sesuai kebutuhan Surabaya sebagaimana yang diharapkan.

"Risma bukan kader genuine organik, kalau sampai terseret pada pusaran konflik malah tidak fungsional untuk beliau ke depannya dan menurut saya cukup berisiko jika bersikap dan potensial membuka fron yang manifest," katanya.

AYO BACA : Sejumlah Tokoh Siap Ramaikan Pilwalkot Surabaya 2020

Diketahui hasil Konfercab PDI Perjuangan Surabaya yang menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC Kota Surabaya pada Minggu (7/7/2019) menuai protes keras dari jajaran pengurus tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Surabaya.

Hal ini dikarenakan nama yang direkomendasi DPP untuk jabatan ketua DPC dianggap tidak sesuai dengan aspirasi hasil rapat di tingkat PAC dan Muscab tingkat DPC. Soalnya pada Rakercab DPC PDIP Surabaya sebelumnya telah disepakati oleh 31 PAC menunjuk Whisnu Sakti Buana untuk memimpin kembali DPC PDIP Surabaya.

Sejumlah PAC PDI Perjuangan mempertanyakan Surat Keputusan resmi kepengurusan baru Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPC) hasil Konferensi Cabang yang digelar di Surabaya, Jatim, Minggu (7/8).

"SK resmi pengurus baru hingga kini belum ada. Jadi yang dibacakan saat Konfercab (Konferensi Cabang) sifatnya masih rancangan. Itu yang perlu diluruskan," kata Ketua PAC Bulak Riswanto, Selasa (9/7/2019).

Riswanto mengatakan status kepengurusan DPC PDI Perjuangan saat ini masih berstatus demisioner. Selain itu, ia juga meminta agar pernyataannya tersebut tidak dipelintir seolah-olah dirinya menolak keputusan Ketua Umum DPP PDI perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Tidak ada pernyataan kami menolak keputusan ketua umum," ujarnya.

AYO BACA : Vinsensius Awey, Kandidat Calon Wali Kota Surabaya 2020 dari Nasdem

Hal sama juga dikatakan Ketua PAC Simokerto Widyanto. Ia juga meminta pihak yang melakukan klaim sudah adanya SK resmi kepengurusan yang baru memberikan bukti konkret. "Kalau ada SK, berapa nomor SK-nya karena organisasi partai ini punya aturan main," ujar Widyanto.

Widyanto mengatakan pada saat dirinya hadir di Konfercab telah mendengar sendiri bahwa utusan DPP PDIP mengatakan jika mereka hanya sebatas membacakan rancangan rekomendasi kepengurusan yang baru.

"Belum ada hasil resmi terkait rekomendasi apapun karena rancangan itu mendapatkan penolakan dari seluruh PAC yang hadir di sana. Jadi hingga kini masih berstatus quo. Masih diskors untuk kemudian dibahas di DPP untuk mengurai masalah," katanya.

Pria yang akrab disapa Wiwid pun menilai agar DPP segera mengambil sikap untuk menilai dan menyelesaikan masalah ini. "Pihak DPP jangan menunda-nunda waktu lagi. Harus segera diurai masalah ini. Kalau tidak, ini taruhannya besar. Nama PDIP bisa semakin tercoreng jika DPP terlalu berlarut dalam mengurai masalah," katanya.

Ketua PAC PDIP Kecamatan Sawahan Iwan Tjandra Laksàna mengatakan bahwa seharusnya sesuai usulan hasil rapat PAC se-Surabaya yang memang memunculkan satu nama yakni Whisnu Sakti Buana.

"Sebelum diskors, teman-teman utusan konfercab dari 31 Kecamatan se-Surabaya membuat pernyataan yang isinya menolak rekomendasi DPP karena dinilai tidak sesuai mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Partai No 28 Tahun 2019 hasil Rakernas," katanya.

Menurut Iwan, untuk penentuan ketua cabang harus melalui rapat pengurus anak cabang tingkat kecamatan. Oleh karena itu, Iwan meminta kepada DPP untuk objektif dalam menilai.

"Jangan sampai hanya karena kepentingan oknum lantas tidak mengindahkan aspirasi PAC, bahkan terkesan diabaikan. Padahal mekanismenya sudah dilalui karena bunyinya masih rancangan, seharusnya masih bisa diubah," katanya.

AYO BACA : Whisnu Minta Warga Surabaya Tetap Solid

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar