Kekeringan Melanda Kabupaten Magetan dan Ngawi di Jawa Timur

  Rabu, 10 Juli 2019   Rahim Asyik
Petani membabat tanaman padinya yang rusak akibat kekeringan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (28/6/2019). Akibat musim kemarau dan kesulitan mendapatkan air irigasi banyak petani di wilayah tersebut membabat tanaman padinya yang rusak dengan produksi antara 10% hingga 20% dari produktivitas normal rata-rata antara 6 hingga 7 ton per hektare, dan banyak tanaman yang gagal panen. (Siswowidodo/Antara Foto)***

Musim kemarau yang tiba lebih awal, Mei dan Juni dari seharusnya Juli, mengakibatkan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pemerintah menganggarkan bantuan untuk petani dan pengguna air bersih yang terkena kekeringan.

MAGETAN, AYOSURABAYA.COM-- Musim kemarau yang tiba lebih awal membuat pemerintah harus lebih waspada dan tanggap.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, kemarau biasanya tiba bulan Juli. Namun tahun 2019 ini, kemarau sudah datang sejak Juni dan menimpa sebagian besar wilayah di Jawa Timur.

Akibatnya, lahan pertanian tadah hujan dan lahan yang belum terjangkau sistem irigasi kekurangan air.

Padahal puncak musim kemarau diprakirakan baru terjadi pada bulan Juli-Agustus 2019.

Kekeringan juga dirasakan di Kabupaten Magetan dan Ngawi.

Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHP-KP) Kabupaten Magetan mencatat, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan pada musim kemarau di wilayah setempat terus meluas sehingga membuat para petani rugi.

Kepala DTPHP-KP Magetan Eddy Suseno mengatakan total luas lahan di Magetan yang ditanami padi pada musim kemarau pertama mencapai 21.000 hektare.

Dari jumlah itu, 849,2 hektare di antaranya kekeringan dan bahkan terancam puso. Jumlah itu meluas dari sebelumnya yang hanya 167 hektare.

"Jumlah itu merupakan akumulatif sejak awal musim kemarau. Kami intensif berkoordinasi dengan petugas yang ada di lapangan untuk melakukan pemantauan," ujar Eddy.

Sesuai data, Eddy mencatat sampai saat ini ada 265,5 hektare lahan pertanian yang masuk kategori kekeringan berat dan diperkirakan data itu terus berkembang seiring mendekati puncak kemarau. Wilayah di Kecamatan Parang, Kawedanan, dan Ngariboyo tercatat sebagai daerah yang paling parah terdampak kekeringan.

Sayangnya, tak semua lahan yang terdampak kekeringan itu diasuransikan. Dengan demikian, petani tak bisa melakukan klaim atas kegagalan panennya.

"Kami masih menunggu data dari perusahaan asuransi. Ada berapa petani yang telah mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)," katanya.

AYO BACA : Kekeringan Melanda 4 Kabupaten di Madura

Selain menimpa padi, Eddy menambahkan, kekeringan juga melanda lahan tanaman tebu, kedelai, dan jeruk pamelo.

Areal kebun jeruk pamelo tergolong terdampak kekeringan cukup parah. Eddy mengaku sudah menurunkan petugas lapangan untuk mengecek pohon jeruk yang rusak atau mati. Untuk pohon yang rusak atau mati itu, akan diganti dengan bibit yang baru.

Hanya, lanjutnya, penggantian bibit baru itu berdasarkan usulan dari kelompok tani dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Guna mengatasi kekeringan di wilayah Magetan, selain mengandalkan hujan dan waduk irigasi, pemerintah daerah setempat berusaha untuk menambah pemasangan sumur pompa dalam bagi petani.

"Tahun anggaran ini sesuai rencana ada penambahan 4 sumur pompa yang dipasang," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan, Yuli Iswahyudi.

Sesuai pemetaan, 4 sumur pompa dalam itu di antaranya dipasang di wilayah Tamanarum, Kecamatan Parang. Kemudian di Desa Ngentep, Sampung, dan Bogem, Kecamatan Kawedanan.

Pemerintah juga meminta petani untuk bercocok tanam sesuai musim dengan pola padi-padi-palawija guna menghindari kerugian akibat musim kemarau.

Desa Mantingan dan Desa Banjarbanggi Alami Krisis Air Bersih

Selain lahan pertanian, kekeringan juga berdampak pada terjadinya krisis air bersih.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi mencatat adanya 2 desa di wilayahnya yang telah meminta bantuan pengiriman air bersih. Keduanya adalah Desa Mantingan di Kecamatan Mantingan dan Desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu. Keduanya di Kabupaten Ngawi.

"Kedua desa itu sudah masuk daftar 45 desa yang diajukan BPBD Ngawi ke Pemprov Jawa Timur untuk menerima bantuan air bersih," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Teguh Puryadi.

AYO BACA : Ibu-ibu Penggerak Roda Ekonomi Desa Sumbersekar, Malang

BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 45 desa di wilayah setempat rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2019. Jumlah desa bertambah hingga 15 desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 terdapat 30 desa di Ngawi yang mengalami kekeringan. Sedangkan tahun ini diperkirakan bertambah menjadi 45 desa. Sebanyak 15 desa yang terpetakan baru terdampak kekeringan di tahun 2019 itu tersebar di tujuh kecamatan. Paling banyak di wilayah Kecamatan Pitu, yakni 4 desa.

BPBD Ngawi saat ini sedang menyiapkan pengiriman tangki-tangki berkapasitas 1.200 liter air ke sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan tersebut.

Tangki air itu bukan diberikan secara permanen, melainkan hanya pinjam pakai saat musim kemarau saja.

Sedangkan di Magetan, kekeringan melanda 5 desa, yakni Desa Trosono, Sayutan, Bungkuk di Kecamatan Parang dan dua desa lainnya di wilayah Kecamatan Karas.

Kepala Pelaksana BPBD Magetan Ari Budi menyatakan, BPBD Magetan telah mengirimkan bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air. Bantuan air bersih di antaranya telah dikirim ke Desa Trosono dan Sayutan di Kecamatan Parang.

Ari Budi menambahkan, BPBD Magetan akan rutin mengirim bantuan air bersih ke desa-desa sesuai kebutuhan warga. Bagi warga yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih, bisa menghubungi BPBD dengan mengajukan surat permohonan bantuan air bersih melalui desa dan diketahui camat setempat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Siapkan Anggaran Rp2 Miliar

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Rp2 milliar untuk penanganan bencana musim kemarau tahun ini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah menginstruksikan semua bupati dan wali kota di Jawa Timur agar siaga darurat bencana kekeringan 2019.

Pemprov sendiri terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kemarau panjang. Pemetaan sudah dilakukan. Hasilnya, tahun 2019 jumlah desa yang mengalami kekeringan diprediksi meningkat dibanding 2018.

Seperti di Kabupaten Ngawi desa terdampak kekeringan tahun 2018 hanya 30 desa, meningkat menjadi 45 desa.

Tahun ini, diprediksi sebanyak 566 desa di Jatim berpotensi mengalami kekeringan kritis. Dari jumlah desa itu, 199 desa di antaranya sama sekali tidak memiliki sumber air.

Sejauh ini sudah ada 5 kabupaten di Jawa Timur yang telah meminta suplai air bersih untuk sejumlah desanya yang memang sudah mengalami kekeringan.

AYO BACA : Dana Desa Ubah Wajah Desa Purworejo di Blitar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar