Sampah Plastik dan Kegagalan Pemerintah Melindungi Hak Warga

  Kamis, 11 Juli 2019   Rahim Asyik
Sejumlah aktivis lingkungan membagikan tas kain kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/7/2019). Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik terhadap lingkungan hidup serta mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan tas plastik dan sedotan plastik. (Didik Suhartono/Antara Foto)***

Kesadaran warga akan bahayanya plastik sekali pakai mulai merebak di mana-mana. Sejumlah pemerintah daerah mulai memberikan dukungannya dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai untuk belanja. Namun sebagian lainnya masih harus terus didesak untuk mengeluarkan regulasi.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM-- Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong seluruh korporasi yang memproduksi kantong plastik melakukan inovasi untuk mengurangi peredaran sampah plastik di Indonesia.

"Berinovasilah dengan berbagai cara, seperti kemasan yang selama ini sulit didaur ulang tolong dibikin jangan sulit didaur ulang," kata Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Korporasi dan industri penghasil plastik, menurut Tiza, juga harus bertanggung jawab penuh atas produk mereka dan menerima kembali sampah untuk didaur ulang.

Selain itu, ia melanjutkan, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan plastik mesti memikirkan cara membuat kemasan atau produk yang bisa digunakan berulang-ulang.

CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar juga berpendapat, korporasi selaku produsen plastik harus memikirkan cara mengurangi sampah plastik. "Ini menjadi penting, dan tentunya pekerjaan rumah bagi setiap industri agar inovatif dan kreatif," katanya.

Dia juga mengemukakan perlunya mengubah pola pikir warga mengenai penggunaan plastik. "Karena masyarakat akan lebih memilih kantong plastik yang murah, dan ini menyangkut pola konsumsi kita yang semakin konsumtif dan semakin rakus dengan plastik," katanya.

Bustar Maitar juga menantang pemerintahan baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi lingkungan, khususnya penanganan sampah plastik. Menurut Bustar, kalau pemerintah gagal melindungi lingkungan, maka dapat disimpulkan juga gagal melindungi hak masyarakat.

Persoalan sampah dimaksud tak hanya sampah yang diproduksi industri atau produsen makan, tetapi juga menyangkut sampah plastik yang sudah terbuang hingga puluhan tahun. "Misalnya bungkus sampo yang sudah 15 tahun masih utuh, bungkus mi yang sudah 15 tahun tapi belum terurai dan itu banyak sekali di laut maupun daratan," kata Bustar.

Berdasarkan data yang diperolehnya, 90% garam konsumsi sudah terkontaminasi mikroplastik. Artinya, hal itu dapat mengancam keselamatan manusia.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera meneken peraturan gubernur tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai. "Jadi ini juga challenges bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk segera menandatangani kebijakan daerah plastik sekali pakai," ujarnya.

AYO BACA : Coca Cola Indonesia Kurangi Materi Plastik Sekitar 25-30%

Untuk memberi dukungan dan dorongan kepada pemerintah, sejumlah masyarakat sipil akan mengadakan pawai bebas plastik pada 21 Juli. Pawai ditandai dengan munculnya monster plastik. Monster itu ibarat sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan di laut dan darat serta siap memakan masyarakat apabila tidak ada kesadaran dalam mengatasinya.

Pawai akan dilakukan di Bundaran HI hingga lapangan Monas.

Diketahui, 25 organisasi yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil mengajak seluruh pihak menolak penggunaan plastik sekali pakai. "Kita sudah siap menolak plastik sekali pakai untuk kembali disuarakan kepada pemerintah dan korporasi," kata Tiza Mafira.

Soalnya, seturut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Jenna Jambeck dari University of Georgia pada 2015, Indonesia merupakan negara produsen sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.

Saat ini ia menilai masih cukup banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan pemangku kepentingan untuk menekan sampah plastik. Sebagai contoh banyak perusahaan belum mau mengubah cara mereka mengurangi plastik sekali pakai.

"Inilah yang sebenarnya ingin kita soroti dan mendesak pemerintah serta korporasi dari sisi masyarakat," kata Tiza.

Ia menilai saat ini masyarakat sudah cukup banyak yang menolak menggunakan kantong plastik, botol plastik, sedotan tetapi belum menjadi mainstream atau mengarusutamakannya.

Soal sampah plastik ini, kata Bustar Maitar, jadi penting mengingat Indonesia ternyata masih menerima impor plastik. Celakanya, sampah plastik impor itu sudah tercampur dengan bahan-bahan berbahaya dan beracun. Contoh lainnya salah satu pabrik tahu tempe di Jawa Timur menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar.

Tidak semua pemerintah memang lambat dalam merespons soal sampah plastik ini. Gubernur Bali Wayan Koster malah mengajak pemerintah daerah lainnya untuk tidak takut dan ragu dalam membuat regulasi pengurangan timbulan sampah plastik.

Ajakan disampaikan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materi terhadap Pergub Bali No 97 Tahun 2018.

"Dengan putusan MA yang menolak permohonan uji materi Pergub 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini, maka pergub tersebut memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali," kata Koster saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis.

AYO BACA : 3 Mahasiswa UMK Ciptakan Tempat Sampah Berbasis IoT

Sebelumnya Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi (Pelaku Usaha Perdagangan Barang dari Kantong Plastik) dan Agus Hartono Budi Santoso (Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik) mengajukan permohonan uji materi Pergub Bali No 97/2018 ke Mahkamah Agung.

Permusyawaratan Hakim Mahkamah Agung pada 23 Mei 2019 telah mengeluarkan putusan bernomor 29 P/HUM/2019 yang menolak permohonan keberatan hak uji materi dari para pemohon.

"Jadi, tudingan bahwa Pergub 97/2018 membuat norma baru berupa pelarangan yang tidak ada dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adalah tidak benar. Karena searah dengan apa yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung," ucapnya.

Justru, tambah Koster, norma pengurangan sampah yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 dan Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, haruslah dimaknai sebagai pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, sebagaimana diatur dalam Pergub Bali No 97 Tahun 2018,

"Dengan demikian, kebijakan Gubernur Bali sudah patut dan benar. Dengan Putusan Mahkamah Agung ini pula, maka semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub Bali No 97 Tahun 2018 untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru," ucapnya.

Dengan putusan MA yang menolak uji materi Pergub 97/2018 tersebut, Koster mengajak pemerintah daerah lainnya di Nusantara untuk menerapkan aturan yang sama agar Indonesia ini bersih dari timbulan sampah plastik sekali pakai.

"Ini langkah awal untuk memperluas kebijakan dalam pelestarian lingkungan, tidak saja plastik sekali pakai, tetapi termasuk unsur-unsur yang menjadi bagian sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang membuat alam ini tidak bersih," ujarnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang memberi dukungan, simpati, dan membela kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai baik dari pemerintah pusat, para aktivis lingkungan hidup dari berbagai negara, dan pemerhati kebijakan publik.

"Oleh karena itu atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan krama Bali, kami memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam," ucapnya.

Koster juga mengundang pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan simpati tersebut untuk hadir ke Bali serangkaian Hari Jadi Provinsi Bali pada 14 Agustus 2019.

"Saya mengundang semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan untuk bertatap muka langsung dengan Gubernur Bali, supaya saya mengenal Beliau-Beliau itu yang punya komitmen yang kuat, dedikasi yang kuat dalam membela alam yang bersih ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Koster juga mengatakan dalam waktu dekat akan mengeluarkan Pergub tentang pengelolaan sampah yang harus selesai di sumber atau hulunya, sehingga tidak perlu lagi dibuang banyak-banyak ke tempat pembuangan akhir.

AYO BACA : Riset tentang Sampah Laut di Indonesia Masih Tertinggal

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar