KPK Geledah Rumah yang Diduga Milik Komisaris Bank Jatim. Gubernur Belum Tahu

  Jumat, 12 Juli 2019   Rahim Asyik
KPK geledah rumah yang diduga milik komisaris Bank Jatim. (www.kpk.go.id)***

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah yang diduga milik seorang komisaris Bank Jatim, Kamis (11/7/2019). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan belum tahu.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis (11/7/2019) malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

"Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya," ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil seperti dilaporkan di sini.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan petugas menumpang dua mobil Innova dan dua orang petugas sempat mendatangi ketua RT setempat untuk meminta izin sebelum menggeledah.

Hingga Jumat (12/7/2019) siang, belum ada keterangan resmi terkait kasus yang sedang dikembangkan oleh KPK itu.

AYO BACA : Bupati dan Sekda Blitar Dipanggil KPK

Sampai Kamis, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum tahu dan tidak menerima informasi soal penggeledahan itu.

"Belum, saya belum menerima informasi itu," ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

"Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu," ucapnya.

Dalam kasus berbeda tapi masih di Jawa Timur, petugas KPK juga menggeledah 5 lokasi dalam penyidikan kasus suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Penyidikan dilakukan untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono. Informasi tentang penetapan tersangka bisa dilihat di sini.

AYO BACA : Bus

"Dalam dua hari kemarin, KPK lakukan penggeledahan di lima lokasi di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara suap terhadap SPR terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Pada Rabu (10/7/2019), penggeledahan dilakukan di kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. "Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran," ucap Febri.

Penggeledahan dilanjutkan Kamis (11/7/2019) di 4 rumah pribadi sejumlah pejabat yang masih aktif ataupun telah pensiun di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari 4 lokasi itu, tim KPK menyita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam. "Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur," ungkap Febri.

Pada 13 Mei 2019, KPK mengumumkan Supriyono sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan perincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka Supriyono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

AYO BACA : 3 Apartemen dan 1 Motor Fuad Amin Dilelang Rp3,2 Miliar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar