Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

  Rabu, 17 Juli 2019   Rahim Asyik
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan saat keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. (Antaranewas)***

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan. Dharmawan ditetapkan sebagai tersangka kasus jaring aspirasi masyarakat tahun anggaran 2016.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus jaring aspirasi masyarakat pada tahun anggaran 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Rahmat Supriyadi mengatakan bahwa pihaknya menetapkan anggota DPRD itu sebagai tersangka, kemudian menahannya setelah mengumpulkan dua alat bukti pada kasus tersebut.

"Setelah melakukan pemeriksaan, tim penyidik menyimpulkan memperoleh dua lebih alat bukti. Selanjutnya, penyidik menetapkan inisial D selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka," kata Rahmat Supriyadi di Surabaya, Selasa (16/7/2019).

Rahmat mengatakan bahwa pihak berkomitmen untuk menuntaskan perkara Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016.

"Keterlibatan dengan terdakwa yang sekarang dalam tahap penuntutan saudara Tjong di Pengadilan Tipikor Surabaya," katanya.

AYO BACA : Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim. Ini Komentar Pimpinan KPK

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Surabaya Sugito ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini yang merupakan pengembangan dari Agus Setiawan Tjong yang saat ini perkaranya sudah memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Usai diperiksa di Kantor Kejari Surabaya, tersangka keluar ruangan dengan mengenakan rompi tahanan dan topi serta menutupi wajahnya dengan koran.

"Ya, sambil menunggu proses lebih lanjut. Ya, menunggu proses peradilan lebih lanjut," kata tersangka sambil berjalan menuju mobil tahanan.

Selama masuk mobil tahanan, tersangka berusaha menutupi wajahnya dengan koran. Selanjutnya, tersangka dibawa ke tahanan Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari.

Dugaan korupsi Program Jasmas Pemkot Surabaya disebut BPK telah merugikan negara sebesar Rp5 miliar.

AYO BACA : 8 Kontainer Sampah dari Brisbane, Australia, Masuk Surabaya

Modus korupsi ini dengan melakukan mark up anggaran pengadaan perlengkapan barang dan jasa di tingkat RT, seperti tenda, kursi, dan perangkat pengeras suara.

Pelaku diduga menghimpun proposal dari pengurus RT, lalu diajukan ke DPRD Kota Surabaya untuk disetujui sebagai Program Jasmas 2016.

Sementara itu, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surabaya menyiapkan bantuan hukum untuk Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Aden Darmawan.

"Kami prihatin dengan masalah yang dihadapi Pak Aden. Apa pun itu, beliau adalah kader Gerindra," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Surabaya A.H. Thony, Selasa (16/7/2019).

Aden menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa sejak pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Selesai pemeriksaan, kejaksaan akhirnya memutuskan menjadikan Aden sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

Menurut Thony, kasus yang dialami Aden adalah cerminaan bagi anggota DPRD Kota Surabaya untuk lebih hati-hati.

Kepada Aden, lanjut dia, pengurus partai sebelumnya sudah menanyakan apakah diperlukan pendampingan dari partai atau tidak?

"Pak Aden menyatakan bahwa kasus itu tidak ada masalah karena tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan," katanya.

AYO BACA : Penyelundup 11,5 Kilogram Sabu-sabu Tewas Tertabrak Truk

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar