Kinerja DPRD Kota Surabaya Tak Terganggu Kasus Dana Jasmas 2016

  Kamis, 18 Juli 2019   Rahim Asyik
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Instagram @whisnu_sakti_buana)***

Ditahannya 2 anggota DPRD Kota Surabaya terkait kasus dana Jasmas 2016 tak sampai mengganggu kinerja dewan. Namun sebagai buntut kasus itu, sejak tahun lalu tak ada lagi dana jasmas untuk anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Kinerja DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, tak terganggu oleh ditersangkakannya 2 anggota dewan. Kedua anggota dewan yang jadi tersangka kasus dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) 2016 itu kini ditahan oleh Kejaksaan Tanjung Perak.

"Kinerja di DPRD Surabaya tidak terganggu. Tetap berjalan normal seperti biasanya," kata Ketua DPRD Surabaya Armudji di Surabaya, Rabu (17/7/2019).

Diketahui Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Aden Darmawan ditahan pihak Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya usai menjalani pemeriksaan atas kasus Jasmas pada Selasa (16/7/2019). Kejari Tanjung Perak sebelumnya juga telah menahan anggota DPRD Surabaya dari Partai Hanura, Sugito dengan kasus yang sama.

Penahanan kedua orang itu merupakan pengembangan penyidikan dari terdakwa Agus Setiawan Tjong yang saat ini sedang menjalani proses persidangan kasus serupa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya mengungkap modus yang dilakukan Agus Setiawan Tjong adalah dengan mengoordinasi sebanyak 230 wilayah rukun tetangga se-Surabaya untuk mengajukan proposal pengadaan tenda, kursi, dan pelantang.

Proposal-proposal yang telah dibuat kemudian dibawa Agus untuk disodorkan ke anggota DPRD Kota Surabaya, yang lantas disetujui dengan menggunakan dana Jasmas, dengan harga-harga yang telah digelembungkan atau mark up.

AYO BACA : Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Baca juga: Sejumlah Tokoh Siap Ramaikan Pilwalkot Surabaya 2020

Baca juga: Inilah 17 Nama dari Kalangan Milenial yang Potensial untuk Pilwalkot Surabaya 2020

Baca juga: DPRD Surabaya Siap Bahas Raperda B3

Meski demikian, Armudji enggan berbicara banyak mengenai dua rekannya yang telah ditahan Kejaksaan Tanjung Perak. "Untuk soal itu, saya tidak komentar ya," kata Armudji yang kerap dipanggil Cak Ji ini.

Terkait Aden Darmawan, Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surabaya A.H. Thony sempat menyatakan partainya akan menyiapkan bantuan hukum.

AYO BACA : Ini Komentar Pimpinan KPK tentang Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

"Partai dalam konteks ini bersikap proporsional, bahwa partai menyejahterakan anggotanya. Jadi tidak ada masalah, meski itu kasus korupsi. Kita mendudukkan hukum pada relnya. Itu semua akan diuji dalam forum peradilan. Kalau itu kader kita bersalah ya kita hormati ketetapan hukum," katanya.

Berbeda dengan Thony dari Gerindra, Ketua DPC Hanura Surabaya Edi Rachmat menegaskan tak ada bantuan hukum untuk Sugito dalam kasus itu.

"Saya sudah komunikasi dengan DPD Hanura Jatim. Untuk kasus dugaan korupsi yang dialami Pak Sugito tidak ada bantuan hukum," katanya.

Menurut Edi, bantuan hukum diberikan partai kepada kader atau pengurus partai yang terkena masalah hukum selama di luar tindak pidana korupsi. "Jadi tergantung kasusnya, kalau korupsi sepertinya tidak," ujarnya.

Mencuatnya kasus dana hibah jasmas itu berdampak pada anggota dewan periode 2019-2024. Mereka terancam tidak dapat bantuan dana hibah jasmas lagi.

Menurut Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, sejak tahun lalu Pemerintah Kota Surabaya menghentikan proses dana jasmas. Bahkan sampai tahun ini anggaran murni APBD 2019 sudah tidak dimasukkan. Pemkot Surabaya sendiri masih menunggu arahan dari pihak kejaksaan jika nantinya jasmas bisa dicairkan lagi.

"Paling tidak kita butuh pendampingan dari pihak kejaksaan agar tidak ada lagi penyalahgunaan karena itu memang murni untuk kepentingan rakyat Surabaya,'' katanya.

Whisnu mengaku, dana jasmas sangat bagus karena bisa langsung diberikan kepada warga Surabaya untuk kegiatan sosial. Hanya saja, lanjut dia, kalau ada penyalahgunaan seperti itu, tentunya pemkot akan menghentikan jasmas dulu.

"Kita tetap minta pendampingan kejaksaan untuk proses itu agar pemkot tidak salah,'' ujarnya.

AYO BACA : KPK Geledah Rumah Komisaris Bank Jatim

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar