Paling Berat, Proses Pengambilalihan Lahan YKP

  Jumat, 19 Juli 2019   Rahim Asyik
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memasuki gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Kejati Jatim memeriksa Risma sebagai saksi dari pihak pelapor terkait kasus dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya yang dilakukan oknum pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape. (Didik Suhartono/Antara Foto)***

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui mengambil alhi aset YKP merupakan proses yang berat. Setelah berhasil diambil alih, Risma mengusulkan agar sebagian lahannya yang masih kosong digunakan untuk membangun rumah susun.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui pengambilalihan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya adalah proses yang paling berat, setelah resmi disahkan kembali pengelolaannya ke Pemerintah Kota Surabaya.

"Proses pengambilalihan aset inilah yang menurut saya paling berat. Nantinya jangan sampai ada tudingan kita ikut melakukan penggelapan aset," kata Risma seusai mengikuti Deklarasi Penyelamatan Aset Negara bersama 38 Kepala Daerah se- Jawa Timur di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (18/7/2019).

Untuk itulah dia menunjuk sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemkot Surabaya yang dirasa mampu menangani pengambilalihan aset, untuk duduk sebagai pembina, pengawas, dan pengurus YKP Surabaya, yang pada 15 Juli lalu disahkan di Kantor Notaris Margaret Diana, Jalan Jawa Surabaya, menggantikan kepengurusan yang lama.

"Semua yang duduk di kepengurusan YKP yang baru ini adalah apartur sipil negara Pemkot Surabaya. Makanya jangan sampai ke depan nanti ada tudingan kita ikut melakukan penggelapan aset YKP," tuturnya.

Risma menyebut prosesnya berat karena aset YKP banyak tersebar tak hanya di wilayah Kota Surabaya. "Informasinya aset YKP juga ada yang berada di luar wilayah Kota Surabaya dan itu saya juga belum tahu," ujarnya.

Kepala Kejati Jatim Sunarta menandaskan saat ini audit aset YKP masih sedang berjalan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

AYO BACA : Kinerja DPRD Kota Surabaya Tak Terganggu Kasus Dana Jasmas 2016

"Sampai sekarang aset-asetnya masih sedang diinventarisir. Kalau kemarin kita menyebut asetnya senilai Rp5 triliun itu berdasarkan yang tertulis di pembukuannya. Makanya harus diaudit oleh BPKP untuk mengetahui jumlah aset yang sesungguhnya," ucapnya.

Sunarta juga memastikan proses hukum dugaan korupsi perkara ini masih tetap berjalan. "Sejumlah pengurus masih kami lakukan pencekalan. Selain itu, semua rekening bank yang berkaitan dengan YKP juga masih kami blokir. Sehingga orang dan hartanya tidak bisa bergerak," katanya, menegaskan.

Dugaan penyelewengan YKP berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan. Sedangkan ketua YKP sejak awal terbentuk di tahun 1954 selalu dijabat oleh Wali Kota Surabaya.

Penyidik Kejati Jawa Timur mengungkap di tahun 2001 saat Wali Kota Surabaya dijabat Soenarto, mengacu Undang-undang Otonomi Daerah, menunjuk Sekretaris Daerah M Yasin sebagai Ketua YKP. Tetapi, pada tahun 2002, Wali Kota Soenarto menunjuk dirinya lagi sebagai Ketua YKP, serta orang-orang dekatnya, seperti Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda, dan Catur Hadi Nurcahyo.sebagai pengurusnya.

Selanjutnya mereka memprivatisasi YKP demi mengeruk keuntungan pribadi, tanpa pernah lagi setor keuntungan dari berbagai usahanya ke kas Pemkot Surabaya.

Risma Usulkan Salah Satu Lahan YKP Jadi Rumah Susun

Setelah berada di tangan Pemkot Surabaya, Tri Rismaharini mengusulkan salah satu lahan aset YKP difungsikan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

AYO BACA : Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

"Itu ide saya. Tapi tentunya harus dikomunikasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya," kata Risma.

Alasannya, banyak warga Surabaya yang butuh tempat tinggal. "Sampai sekarang saja warga Kota Surabaya yang sudah mengajukan menempati rusun dan masuk dalam daftar tunggu jumlahnya 5.000 orang lebih," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kendati keseluruhan aset YKP sampai sekarang masih diinventarisasi dan diaudit di Kejati Jawa Timur, dibantu oleh BPKP, sebagian besar diyakini masih berupa lahan kosong.

"Kita memanfaatkan aset lahan YKP yang masih kosong saja. Kalau ada yang sudah dijual oleh YKP biarkan saja, tidak usah diusik. Kasihan yang sudah membeli kalau harus diusik karena dulu proses jual-belinya tentu dilakukan secara legal," ucapnya.

Selain berencana difungsikan untuk pembangunan rusun, yang menurutnya akan bermanfaat bagi warga Kota Surabaya, lahan kosong aset YKP lainnya akan difungsikan sebagai hutan kota dan taman.

"Seperti yang sudah saya lakukan pada lahan-lahan kosong di wilayah Kota Surabaya, kebanyakan sangat bermanfaat bagi warga kalau difungsikan sebagai hutan kota dan taman," katanya.

AYO BACA: Komentar Pimpinan KPK Terkait Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

AYO BACA: Inilah Daftar Nama Jalan Baru di Surabaya

AYO BACA: 8 Kontainer Sampah dari Brisbane, Australia, Masuk Surabaya

AYO BACA : DPRD Kota Surabaya Siap Bahas Raperda B3

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar