Pertimbangkan Sanksi DKPP Dalam Memilih Ketua Bawaslu Kota Surabaya!

  Senin, 22 Juli 2019   Rahim Asyik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019). (dkpp.go.id)***

Pemilihan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya yang baru hendaknya mempertimbangkan sanksi yang sudah dijatuhkan DKPP. Kalau tidak, Bawaslu bisa kehilangan integritasnya.

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM-- Pemilihan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya segera digelar. Pemilihan dilakukan untuk mengganti Hadi Margo Sambodo yang terkena sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum lantaran dianggap melanggar kode etik pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami akan menggelar rapat pleno untuk pemilihan ketua Bawaslu. Kemungkinan Senin (22/7/2019) ini atau Selasa (23/7/2019)," kata anggota Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya di Surabaya, Senin (22/7/2019).

Menurut Yaqub, rapat pleno akan digelar segera setelah rapat koordinasi laporan akhir. Apalagi DKPP hanya memberi waktu 7 hari setelah putusan dibacakan pada 18 Juli 2019.

Saat ditanya siapa yang berpeluang menjadi ketua Bawaslu, Yaqub mengatakan 4 anggota Bawaslu punya peluang yang sama, kecuali Hadi Margo. Hadi sudah mendapat peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan sebagai ketua Bawaslu oleh DKPP.

Sedangkan anggota Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar yang sama-sama mendapat peringatan keras terakhir masih punya peluang. "Ini yang mau kami konsultasi dulu ke Bawaslu Jatim," katanya.

Soal kriteria, lanjut Yaqub, paling tidak bisa bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan pemilu di Surabaya, komunikatif, dan diterima semua kalangan masyarakat. "Pokoknya pantas dan dianggap cakap dalam mengawal Pilkada Surabaya 2020," ujarnya.

Sementara itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji meminta calon ketua Bawaslu tak punya catatan buruk terkait dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya tegaskan bahwa ketua Bawaslu yang akan dipilih dalam rapat pleno harus bersih dan punya integritas. Ini agar marwah Bawaslu Surabaya tetap terjaga khususnya menjelang pilkada Surabaya," kata Armudji di Surabaya, Senin (22/7/2019).

Menurut Armudji, kalau mereka yang sudah disanksi DKPP tetap mencalonkan diri, maka dipastikan Bawaslu tak punya kredibilitas di mata partai politik dan masyarakat Surabaya.

Diketahui, dalam keputusan bernomor 87-PKE-DKPP/V/2019 DKPP, sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua dijatuhkan kepada Hadi Margo Sambodo.

AYO BACA : Kinerja DPRD Kota Surabaya Tak Terganggu Kasus Dana Jasmas 2016

Sanksi peringatan keras terakhir juga dijatuhkan kepada teradu IV Muhamamad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya. Sedangkan sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya.

"Saya berharap pemilihan ketua Bawaslu mempertimbangkan hal itu. Calon ketua di luar Hadi Margo dan Aqil, bisa dipilih," kata Armudji.

Pengamat politik sekaligus Peneliti Surabaya Survey Center, Surokim Abdussalam berharap pemilihan ketua Bawaslu tetap mengedepankan aspek etika.

"Mereka harus sungguh-sungguh menghargai etika jabatan publik dengan mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan sehingga Bawaslu masih akan mendapat respek dari peserta pemilu dan juga publik," kata Surokim, Senin (22/7/2019).

Menurut dia, situasinya akan serbarumit karena ada faktor etis dan juga nonteknis pasca-pemberian sanksi DKPP berkelindan jadi satu.

Jika ingin respek dan menyelamatkan marwah Bawaslu dari pandangan sinis publik, lanjut dia, mereka akan mengajukan calon yang benar-benar tidak terkena sanksi peringatan keras terakhir karena secara etis anggota itu yang lulus ujian.

Namun, kata dia, jika pertimbangan yang digunakan praktis "who get what" dan relasi kuasa maka mereka akan memilih pertimbangan praktis atas dasar suka-suka.

"Sebenarnya ini momen mengembalikan kepercayaan publik. Tidak disanksi pecat saja menurut saya sudah beruntung mereka. Jika ingin menebus kesalahan dan ingin mendapat respek publik saya pikir pertimbangan memilih atas etis tadi lebih layak didahulukan," katanya.

Jika aspek etis itu tidak dijadikan pertimbangan, kata dia, maka sulit rasanya kerja mereka seberapapun prestasi kinerja mereka tetap akan sulit karena trust (kepercayaan) dan dignity (martabat) itu tidak ditegakkan.

AYO BACA : Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

"Mereka sekali lagi harus belajar melampau hasrat kekuasaan dan belajar menghargai etika jabatan publik jika tetap ingin harum namanya dimata publik," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo ini.

Pernyataan senada disampaikan Komite Independen Pemantau Pemilu Jawa Timur. Ketua KIPP Jawa Timur Novli Thyssen menyarankan agar jatuhnya sanksi itu dijadikan acuan.

"Alangkah baiknya lembaga ini dipimpin oleh ketua yang tidak mempunyai catatan buruk terkait dengan etik penyelenggara dan mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi dan mengelola organisasi dengan baik," kata Ketua KIPP Jawa Timur, Novli Thyssen, Senin (22/7/2019).

Menurut dia, pemilihan Ketua Bawaslu Surabaya yang baru tetap harus melalui mekanisme pleno seluruh anggota Bawaslu Surabaya. Mekanismenya masing-masing anggota mengusulkan nama calon ketua penganti Hadi Margo.

Namun, lanjut dia, sudah ada catatan buruk dan cacat etika terhadap semua anggota Bawaslu Surabaya dan cacat etika setelah adanya sanksi etik oleh DKPP.

"Namun lebih etisnya jika ketua dipilih yang buruk di antara yang paling terburuk yang saat ini ada," katanya.

Artinya, lanjut dia, yang terburuk di sini adalah Agil Akbar Karna telah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir sehingga posisi calon ketua lebih baiknya diusulkan dari tiga nama lainnya, yaitu Usman, Hidayat atau Yaqub Baliyya.

"Pertimbangan ini penting untuk membangkitkan kembali rasa kepercayaan publik terhadap Bawaslu Surabaya. Sehingga jangan sampai salah dalam menentukan ketua yang akan menakhodai lembaga tersebut," katanya.

AYO BACA: Inilah Tahapan Pilwalkot Surabaya 2020

AYO BACA: Sejumlah Tokoh Siap Ramaikan Pilwalkot Surabaya 2020

AYO BACA: Inilah 17 Nama dari Kalangan Milenial untuk Pilwalkot Surabaya 2020

AYO BACA : Paling Berat, Proses Pengambilalihan Lahan YKP

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar