Samsung Dukung Kebijakan Pemerintah Soal IMEI

  Selasa, 23 Juli 2019   Rahim Asyik
Pedagang menata ponsel dagangannya di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Pedagang mengeluhkan rencana regulasi validasi database nomor indentitas asli ponsel (IMEI) yang akan diberlakukan Agustus mendatang karena akan merugikan penjualan ponsel bekas yang mereka miliki. (Dhemas Reviyanto/Antara Foto)***

Samsung mendukung kebijakan pemerintah soal IMEI dengan memastikan semua perangkat yang diproduksi di Indonesianya IMEI-nya terdaftar. Di sisi lain, ada kalangan yang khawatir kebijakan soal IMEI ini akan menurunkan jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM-- Samsung Electronics Indonesia mendukung kebijakan pemerintah mengenai regulasi identitas perangkat seluler internasional (International Mobile Equipment Identity) atau IMEI. Samsung memastikan nomor IMEI semua perangkat yang diproduksi di Indonesia sudah terdaftar.

"Mengenai kesiapan dan dukungan, Samsung telah mendaftarkan semua nomor IMEI dari perangkat yang diproduksi di Indonesia dan sepenuhnya tersertifikasi Postel dari Kominfo," kata Wakil Direktur Samsung Electronics Indonesia, Kang Hyun Lee, Selasa (23/7/2019).

Samsung Indonesia menilai kebijakan tentang IMEI itu akan menjadi instrumen yang membantu pemerintah mengawasi pasar ponsel pintar resmi.

Keuntungan regulasi tersebut bukan hanya untuk produsen, melainkan juga konsumen karena akan terlindungi dari kerugian membeli ponsel ilegal.

"Kami memahami kebijakan IMEI blocking yang diumumkan pemerintah baru-baru ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melindungi pabrikan dalam negeri yang resmi," kata Lee.

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan menargetkan penetapan regulasi soal IMEI pada 17 Agustus 2019. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler serta potensi pajak pemerintah seturut berkurangnya ponsel ilegal (black market).

AYO BACA : Pasar Digital Indonesia Sumbang 50% Transaksi Belanja Daring Asia Tenggara

Namun kebijakan itu dikhawatirkan sebagian kalangan. Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua menyebut peraturan soal IMEI itu merupakan kebijakan populis. Rudy khawatir kebijakan itu mengganggu kunjungan turis mancanegara.

Soalnya, IMEI pada ponsel turis yang tak terdaftar di Indonesia tidak akan dapat dipergunakan mulai 17 Agustus 2019. Sementara komunikasi melalui ponsel merupakan kebutuhan penting.

"Mereka pasti kebingungan kalau tidak bisa menghubungi keluarga, rekan kerja, dan lainnya saat berlibur di Indonesia," kata Rudy Chua di Tanjungpinang, Senin (22/7/2019).

Menurut Rudy, kebijakan itu berpotensi menurunkan jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia. Apalagi di dunia hanya lima negara yang memberlakukan kebijakan itu seperti Turki dan Chili. Indonesia menjadi negara keenam jika memberlakukan kebijakan itu.

Dikatakan Rudy, kebijakan soal IMEI ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya Provinsi Kepri. Padahal Kepri merupakan provinsi terbanyak ketiga yang dikunjungi turis asing dalam setiap bulannya.

"DPRD Kepri akan melayangkan surat ke Kemeninfo terkait permasalahan itu," katanya.

AYO BACA : Gerakan Nasional 1.ooo Startup Digital Dibuka Juli-Desember 2019

Sejauh ini, aturan mengenai IMEI belum menyasar perangkat digital yang terkoneksi Internet (Internet of Things).

"Kami mulai dari perangkat ponsel pintar, komputer jinjing, dan tablet terlebih dahulu, berangkat dari yang itu," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Padahal sebelumnya, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elekronika Profesional Kemenperin Najamudin mengatakan regulasi aturan IMEI mengatur seluruh perangkat yang menggunakan IMEI, tidak terkecuali perangkat IoT.

Jika IMEI yang digunakan pada perangkat IoT terdeteksi ilegal, perangkat IoT yang menggunakan kartu seluler tidak dapat digunakan.

AYO BACA: Indonesia Miliki 2019 Startup: 3 Berstatus Unicorn, 1 Decacorn

AYO BACA: Belanja Lewat Marketplace Lebih Aman. Ini Alasannya

AYO BACA: Penerapan Jaringan 5G di Indonesia Tunggu Saat yang Tepat

AYO BACA : Ilegal, 20% Ponsel yang Beredar di Indonesia

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar