KPK Panggil Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo

  Rabu, 21 Agustus 2019   Rahim Asyik
Ajudan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Karsali meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (20/8/2019). Karsali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono atas kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018. (Rivan Awal Lingga/Antara Foto)***

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait kasus yang melibatkan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono. Soekarwo akan diperiksa sebagai saksi. Selasa (20/8/2019), KPK memeriksa Karsali, mantan ajudan Soekarwo.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM-- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Soekarwo akan dimintai kesaksiannya dalam kasus suap dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono. \"Yang bersangkutan (Soekarwo) dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR,\" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Selasa (20/8/2019), KPK memeriksa Karsali yang merupakan mantan ajudan Soekarwo.

AYO BACA : KPK Geledah Rumah yang Diduga Milik Komisaris Bank Jatim. Gubernur Belum Tahu

Pada 13 Mei 2019, KPK mengumumkan Supriyono sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar sehubungan dengan proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

AYO BACA : Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim. Ini Komentar Pimpinan KPK

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan perincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut-turut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018. Kemudian fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

AYO BACA: PPDB Sistem Zonasi Singkirkan Siswa Pinggiran Berprestasi

AYO BACA: Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

AYO BACA : Kinerja DPRD Kota Surabaya Tak Terganggu Kasus Dana Jasmas 2016

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar