Keribetan yang Harus Disiapkan Kalau Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

  Selasa, 27 Agustus 2019   Rahim Asyik
Pengendara melintas di dekat Masjid Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (Bagus Purwa/Antara Foto)***

Pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sudah bukan wacana lagi. Presiden Joko Widodo secara resmi sudah mengumumkan rencana pemindahan itu. Di tengah soal administratif, pemindahan ibu kota jelas memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Seperti apa ribetnya?

TEKA-TEKI pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akhirnya terjawab sudah.

Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019), mengumumkan bahwa ibu kota akan berlokasi di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara alias Kukar yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Acara pengumuman pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam dan Kukar itu juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.

Jokowi menjelaskan bahwa yang dipindahkan adalah cuma pusat pemerintahan sehingga Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, dan transportasi. Biaya pemindahan serta pembangunan berbagai infrastruktur bisa mencapai Rp466 triliun.

Ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta karena kota ini sudah terlalu padat, sementara daya dukungnya makin terbatas. Selain itu, Jakarta dicemari polusi.

Sementara itu, penduduk Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 150 juta jiwa. Rencana pemindahan pusat pemerintahan itu sudah digaungkan sejak pemerintahan presiden ke-1 RI Soekarno.

Pemindahan pusat pemerintahan RI ini sudah didengar atau diketahui masyarakat, terutama selama beberapa bulan terakhir ini. Apalagi Jokowi juga sudah beberapa kali mendatangi Pulau Kalimantan. Namun ternyata pengumuman itu tidak muncul juga, termasuk ketika Kepala Negara menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota MPR/DPR/DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2019.

Akan tetapi, baik Jokowi maupun para menteri yang mendampinginya saat jumpa pers ini sama sekali tidak menjelaskan mengapa pusat pemerintahan ini sekaligus di dua kabupaten (Kukar dan Penajam Paser Utama).

AYO BACA: Lebaran Betawi: Cara Betawi Mencintai Keberagaman Indonesia

AYO BACA: Gaya Hidup Lari: Antusias Warganya, Tidak Siap Infrastrukturnya

AYO BACA: Kemajuan Indonesia dalam Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Rakyat Indonesia sudah bisa membayangkan betapa repotnya presiden dan seluruh menterinya harus menyiapkan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini.

AYO BACA : Lika-liku Masalah Sampah di Ibu Kota DKI Jakarta

Persapan-persiapan akan segera dilakukan mulai dari pembuatan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota, rencana induk pembangunan istana kepresidenan serta lembaga negara, seperti MA, MK, MPR, DPR, BPK, Komisi Yudisial, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pembangunan fisik berbagai kantor ini diharapkan akan dimulai menjelang akhir tahun 2020 sehingga pada tahap pertama pemindahan pusat pemerintahan mulai berlangsung sekitar akhir tahun 2023 hingga 2024. Jadi, rakyat Indonesia bisa membayangkan betapa repot atau ribet-nya proyek superraksasa ini.

Sekarang saja penduduk Jakarta pada siang hari sudah berkisar pada angka 10 juta s.d. 11 juta orang dan turun menjadi sekitar 8 juta s.d. 9 juta orang pada malam hari karena banyak yang tinggal di Bogor, Tangerang, Depok. Belum lagi, Jakarta sudah dipenuhi jutaan mobil dan motor yang tiap harinya bertambah puluhan ribu unit. Akibatnya, udara Jakarta makin padat.

Jakarta ternyata tidak hanya dihuni alias ditempati oleh jutaan warga negara Indonesia, tetapi juga ratusan diplomat dari berbagai negara sahabat serta organisasi internasional, seperti PBB dan UNESCO. Orang-orang asing ini juga tentu harus memindahkan kantornya ke Kalimantan Timur.

Akan tetapi, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini, harus diingat bahwa pada tahun 2024 akan kembali dilaksanakan pemilihan umum presiden dan juga pemilu anggota DPD, DPR hingga DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Yang paling berperan adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan juga harus tetap ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP.

Sekalipun Pemilu 2019 telah usai dengan baik, semua lembaga, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus sudah mulai menyiapkan diri entah melalui pemilihan para anggota barunya, membuat revisi atas peraturan-peraturan yang selama ini berlaku hingga saat pencoblosan, penghitungan surat suara, dan seterusnya.

Jadi, yang harus dipikirkan pemerintah, semua pejabat bukan hanya membangun puluhan, bahkan ratusan kantor baru di Kaltim, melainkan juga berbagai peraturan perundangan-undangan demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Belum lagi, sedikinya 14 partai politik tingkat nasional harus pula menyiapkan diri untuk memindahkan kantornya lengkap dengan para stafnya.

AYO BACA: Destinasi Wisata: Berburu Mainan Lokal di Pasar Gembrong

AYO BACA: Pemerintah Prioritaskan Penyelesaian Konflik Agraria

AYO BACA: Mobil Ramah Lingkungan: Dukungan Pemerintah dan Kecocokannya di Indonesia

AYO BACA : Sampah Plastik dan Kegagalan Pemerintah Melindungi Hak Warga

Bedol Desa Besar-besaran Menyusul Pindahnya Ibu Kota Negara

Selain itu,Tentara Nasional Indonesia dan tak ketinggalan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus pula memindahkan markasnya serta belasan ribu hingga puluhan ribu prajuritnya. Jadi, bisa dibayangkan betapa supersibuknya jajaran pemerintah, TNI, dan Polri harus melakukan "bedol desa" secara besar-besaran.

Karena ini adalah proyek amat besar dan berjangka panjang, sudahkah seluruh jajaran pemerintah --tanpa kecuali-- menyiapkan diri secara matang? Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid sudah minta kepada pemerintah untuk membicarakan pemindahan ibu kota, khususnya pusat pemerintahan dengan lembaga-lembaga negara, seperti MPR dan DPR.

Akan tetapi, karena Presiden Jokowi sudah berbicara di parlemen pada tanggal 16 Agustus lalu, mungkin yang paling perlu didiskusikan adalah bagaimana "pekerjaan raksasa" ini bisa berjalan secara baik dan lancar.

Pemindahan perkantoran bisa dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, karena pemindahan ibu kota dari Jakarta ke dua kabupaten di Kaltim ini juga 'kan terkait dengan masalah politik, terutama pemilihan umum, tentu semua lembaga negara harus membahas persoalan ini secara baik-baik tanpa perlu bersikap ngotot.

Karena pemilu tinggal 5 tahun lagi yang harus diawali oleh berbagai persiapan yang benar-benar matang, padahal Jokowi akan dilantik lagi sebagai Presiden RI untuk periode 2019 s.d. 2024 pada tanggal 20 Oktober, diperlukan dialog dengan para pendekar di semua partai politik.

Apalagi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia makin banyak dan kian berat maka pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara matang, termasuk persiapan Pemilu 2024 plus tetek bengeknya.

ARNAZ FERIAL FIRMAN

Wartawan LKBN ANTARA tahun 1982 s.d. 2018, pernah meliput acara-acara kepresidenan pada tahun 1982 s.d. 2009

AYO BACA: Asal Kata Merdeka: dari Mardijker, Maharddhikeka atau Mardika?

AYO BACA: Inilah Pendapat Para Pakar dan Ulama tentang Kawin Kontrak

AYO BACA: Obesitas Bayang-bayangi Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

AYO BACA : Pengamat: Urbanisasi Berkelanjutan Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar