KPK Wacanakan Sistem Gaji Tunggal untuk Meminimalkan Peluang Korupsi

  Rabu, 04 September 2019   Rahim Asyik
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo. Saat di Kabupaten Lumajang, Agus mewacanakan sistem gaji tunggal untuk memperkecil peluang korupsi. (Dhemas Reviyanto/Antara Foto)***

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mewacanakan sistem gaji tunggal untuk memperkecil peluang korupsi. Caranya, semua honor yang ada dijadikan satu dengan gaji pokok dan tunjangan. Sistem gaji tunggal yang pelaksanaannya lebih efisien itu sudah diterapkan di KPK.

LUMAJANG, AYOSURABAYA.COM-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mewacanakan sistem gaji tunggal (single salary system) untuk memperkecil peluang korupsi.

”Lebih baik seluruh honor dikumpulkan jadi satu dengan gaji, sehingga tidak ada lagi honor saat ada kegiatan karena hal itu peluang terjadinya korupsi,” kata Agus saat memberikan sosialisasi gratifikasi kepada organisasi perangkat daerah, camat dan lurah se-Kabupaten Lumajang di Pendapa Aria Wiraraja Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (3/9/2019).

Sosialisasi itu merupakan bagian dari kegiatan roadshow bus KPK ”Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Agus menyarankan, honor-honor yang didapatkan para pegawai negeri itu dijadikan satu dengan gaji pokok dan tunjangan. Dengan demikian take home pay para pegawai negeri itu akan cukup besar nilainya sekaligus lebih efisien.

”Tingginya pendapatan asli daerah tentu akan berdampak pada gaji yang dibawa pulang ASN (aparatur sipil negara) di daerah itu, sehingga sistem gaji tunggal tersebut menekan terjadinya korupsi,” tutur Agus.

AYO BACA : ​Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Penuhi Panggilan KPK

Sistem penggajian tunggal merupakan bentuk pemberian upah berdasarkan tugas, tanggung jawab, beban kerja, serta kinerja pegawai. Sistem gaji tunggal semacam itu sudah diterapkan KPK dan mampu mengefisienkan pengeluaran keuangan negara untuk membayar gaji ASN.

Selain itu, lanjut Agus, perjalanan dinas yang dilakukan sejumlah pejabat juga berpotensi untuk menjadi lahan korupsi kalau anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan faktanya. ”Seharusnya pengawai negeri sipil tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perjalanan dinas karena tiketnya sudah dibayar dan biaya hotelnya dibayar,” kata Agus.

AYO BACA: Bupati dan Sekda Kabupaten Blitar Dipanggil KPK

AYO BACA: Sucipto dari Lumajang Berhasil Meraih Kalpataru 2019

Agus juga meminta komitmen bupati dan wakil bupati Lumajang untuk mendukung perilaku antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Alasannya, tugas pencegahan korupsi tak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga KPK melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

AYO BACA : KPK Geledah Rumah yang Diduga Milik Komisaris Bank Jatim. Gubernur Belum Tahu

”Kami harus melakukan kerja sama dengan semua pihak untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini, termasuk pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Agus.

Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan Pemkab Lumajang akan terus berikhtiar dalam melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, supaya terhindar dari pelanggaran atau perilaku yang menyalahi aturan dan tindakan koruptif, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

”Perencanaan yang kami lakukan, adalah tidak lagi mempertemukan antara uang-orang-uang, sehingga akan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Thoriqul.

Bus KPK ”Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” hadir di Kabupaten Lumajang selama dua hari pada Selasa (3/9/2019) dan Rabu (4/9/2019) dengan berbagai kegiatan yang menyasar anak-anak, mahasiswa, ASN, anggota DPRD untuk mengampanyekan perilaku antikorupsi.

AYO BACA: Paling Berat, Proses Pengambilalihan Lahan YKP

AYO BACA: KPK Panggil Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo

AYO BACA : Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim. Ini Komentar Pimpinan KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar