Korupsi Jalan Terus, Bagaimana Menghentikannya?

  Kamis, 05 September 2019   Rahim Asyik
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua di antaranya Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Bengkayang Alexius sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. (Sigid Kurniawan/Antara Foto)***

Sudah banyak pejabat yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian dihukum. Kenyataan itu tampaknya tak membuat para pejabat kapok. Buktinya, korupsi terus dilakukan. Bagaimana menghentikannya?

SUDAH SETUMPUK KASUS KORUPSI yang dilakukan gubernur, bupati hingga wali kota yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kenyataannya masih saja ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir ini saja sudah 2 bupati yang siap untuk menghuni jeruji besi penjara, yaitu Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot. Selain itu, KPK juga telah menahan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Dolly terkait kasus impor gula.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/9/2019), mengatakan bahwa Bupati Muara Enim sedikitnya telah menerima sogokan tidak kurang dari 35.000 dolar AS (satu dolar AS senilai Rp14.159,00). Uang itu merupakan commitment fee atau imbalan bagi Ahmad Yani.

Sementara Bupati Bengkayang diduga mengecilkan atau mengurangi nilai proyek agar dapat langsung menunjuk pimpinan proyek atau kontraktornya tanpa melalui tender. Tanpa menyebut nama Bupati Bengkayang serta sekretaris daerahnya yang juga dibekuk penyidik, Febri mengatakan bahwa uang yang mereka terima memang tidak sebesar yang diterima pimpinan Muara Enim, yakni sekitar Rp300 juta.

Sudah banyak gubernur dan wali kota/bupati yang ditangkap (lihat grafik ”Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Terjerat Korupsi oleh KPK” di sini). Akan tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah kok para kepala daerah itu tak berkaca pada penangkapan-penangkapan terdahulu? Kementerian Dalam Negeri selalu memerintahkan semua gubernur, bupati dan wali kota untuk menandatangani dokumen yang disebut ”pakta integritas” yang pada dasarnya berisi janji untuk tidak melakukan korupsi dan gratifikasi.

AYO BACA: Bupati dan Sekda Kabupaten Blitar Dipanggil KPK

AYO BACA: Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim. Ini Komentar Pimpinan KPK

AYO BACA : KPK Panggil Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Kenyataannya, korupsi demi korupsi ternyata juga dilaksanakan di tingkat kepala kantor wilayah dan kantor di tingkat kabupaten dan kota seperti yang tega dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan sederhananya ialah apakah para pejabat di daerah sudah siap mental atau kebal untuk memakan uang negara yang identik dengan uang rakyat?

Selama ini, sudah banyak pejabat serta para pakar yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota terpaksa korupsi miliaran rupiah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan demi meraih kursi yang amat empuk itu.

Akan tetapi, mereka lupa bahwa jika ketahuan, penyidik KPK siap memborgol mereka. Kepala daerah seharusnya sadar bahwa gaji dan pemasukan lainnya selama menjadi menjabat pasti tidak akan bisa menutupi pengeluaran selama masa kampanye.

Apabila seseorang ingin menjadi kepala daerah, pertama-tama yang harus diraih dukungannya adalah para pimpinan partai politik yang biasanya tidak gratis.

Setelah melalui tahapan di dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah atau provinsi, hingga dewan pimpinan pusat sebuah parpol, sang calon juga harus merayu rakyat supaya fotonya di tempat pemungutan suara dicoblos sebanyak mungkin sehingga akhirnya dapat menjadi kepala daerah.

AYO BACA: Kepala Kantor Kemenag Gresik Didakwa Menyuap Romahurmuziy Rp91,4 juta

AYO BACA: Kinerja DPRD Kota Surabaya Tak Terganggu Kasus Dana Jasmas 2016

Masih Adakah Calon Pemimpin yang Jujur di Republik Ini?

AYO BACA : ​Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Penuhi Panggilan KPK

Setelah pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI serta pemilu anggota legislatif, pada tahun 2020 akan ada pemilihan kepala daerah di banyak daerah. Tentu banyak warga yang sudah siap mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Akan tetapi kepada semua bakal calon kepala daerah itu harus ditanyai apakah mereka sanggup atau tidak untuk tidak "makan" uang rakyat? Setiap tahun APBD di provinsi, kota hingga kabupaten makin melonjak. Jadi, terdapat peluang untuk korupsi.

Dengan mengacu pada kasus Bupati Muara Enim dan Bupati Bengkayang, sanggupkah semua bakal calon pemimpin di daerah untuk 100% tetap berada di rel hanya mengabdi kepada rakyatnya tanpa memikirkan sedikit pun untuk masuk penjara hanya gara-gara mengutamakan kepentingan diri sendiri, keluarga, dan/atau partai politik pendukungnya atau siapa pun juga.

Di tanah air yang tercinta ini memang makin banyak orang yang pintar-pintar, sepert Bupati Muara Enim dan Bengkayang tersebut. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah masih banyak orang yang jujur di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini?

Sekarang penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 265 juta jiwa. Dari jumlah itu, tentu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di kota masih saja, misalnya terdapat gelandangan atau orang miskin yang terpaksa harus mengorek-ngorek tempat sampah hanya untuk mencari sesuatu yang masih bisa dimakan.

Berapa ratus ribu atau malahan jutaan anak yang tidak sanggup mengikuti pendidikan formal di SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA dan sederajat, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Belum lagi, jutaan penganggur terbuka atau tetutup.

Penangkapan dua bupati oleh KPK memang masih harus memegang teguh prinsip atau asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun hampir tidak ada orang yang bisa bebas dari hukuman setelah diborgol oleh penyidik KPK.

Sangat aktifnya KPK, terutama dengan dibekuknya Bupati Muara Enim dan Bengkayang, seharusnya menyadarkan semua bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 untuk tetap hanya bekerja kepada rakyatnya dan bukannya untuk korupsi sehingga akhirnya terpaksa bertahun-tahun menginap di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Sudah siapkah Anda semua?

Arnaz Ferial Firman, wartawan LKBN ANTARA tahun 1982 s.d. 2018, pernah meliput acara- acara kepresidenan tahun 1987 s.d. 2009

AYO BACA: Kejaksaan Tahan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

AYO BACA: Beban Kerja 20-22 Jam Sehari dan Penyakit Sebabkan Sakit dan Matinya Petugas Pemilu

AYO BACA : KPK Geledah Rumah yang Diduga Milik Komisaris Bank Jatim. Gubernur Belum Tahu

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar