Anggota PSI Disebut Tak Beretika, Ini Sikap BK DPRD Surabaya

  Kamis, 07 November 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Kader PSI (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wsj)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur merespons tindakan anggota DPRD dari fraksi PSI yang dinilai tak beretika saat rapat pembahasan RAPBD Surabaya 2020.

"Kami akan panggil mas Alfian untuk meminta klarifikasi atas peristiwa itu. Kalau bisa ya minggu ini kita agendakan," kata Ketua BK DPRD Surabaya Badru Tamam di Surabaya, Kamis (7/11/2019).

Politikus PSI Alfian Limardi sebelumnya dianggap bertindak berlebihan setelah membuang draf Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD Surabaya di hadapan Kepala Dinas Diskominfo Surabaya M. Fikser pada saat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 di Komisi B DPRD Surabaya pada Senin (4/11/2019).

Badru yang juga politisi PKB ini menegaskan akan melakukan rapat internal Badan Kehormatan (BK) untuk mengambil sikap usai memanggil Alfian Limardi.

AYO BACA : Usai Berhubungan Badan, Gadis 21 Tahun Ini Aniaya Pacar

Terkait insiden yang dilakukan Alfian saat pembahasan RAPBD, lanjut dia, pihaknya menduga sikap tersebut terjadi karena tidak puas dengan draf RAPBD yang dilaporkan Diskominfo Surabaya.

"Makanya nanti kita klarifikasi apakah ini bentuk kemarahan, ketegasan, atau sikap tidak puas saat pembahasan RAPBD. Saya kira itu kejadian insidentil dan tidak direncanakan," katanya.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono sebelumnya mengatakan, anggota dewan semestinya bertindak sopan dalam menyampaikan pendapat atau tanggapan. Hal itu sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Surabaya bahwa seorang anggota dewan dalam menyampaikan pendapatnya harus sopan dan tertib.

Sutarwijono yang kerap dipanggil Awi mengatakan, boleh saja anggota dewan kritis, namun tetap berada di tatanan. "Anggota dewan memang harus kritis, tapi bukan berarti boleh marah-marah sekenanya. Tetap ada tatanannya. Ada aturannya."

AYO BACA : Garuda-Sriwijaya Cerai, Penumpang Menumpuk di Bandara Juanda

Awi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini menambahkan, sikap kritis terletak pada keterampilan berargumen, substansi yang diajukan, penyampaian data-data yang mendukung atau tafsir berbeda atas data-data.

"Kalau diajukan dengan logika yang kuat, siapapun yang mendengar akan tercerahkan. Tidak ada tendensi menyerang pribadi. Ibarat oase, siapapun bisa minum dari sumber yang bening dan menyegarkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Surabaya M. Fikser membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut dia, kejadian tersebut cukup memalukan bagi anggota DPRD Kota Surabaya yang merupakan mitra Pemkot dalam pembahasan RAPBD.

"Selama ini kami tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kalau ada kekurangan, kan bisa ngomong secara baik-baik. Saya kecewa tapi, saya sudah memaafkan," katanya.

Anggota Komisi B Alfian Limardi saat dikonfirmasi mengatakan, persoalan dalam pembahasan RAPBD tersebut sudah selesai. Ia menjelaskan bahwa di RKA ada angka yang loncat sehingga otomatis dipertanyakan.

"Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar donk saya tanyakan selaku dewan, ini kan uang rakyat. Tapi udah dijelaskan dan clear. Untuk berikutnya kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas," katanya.

AYO BACA : Arumi Bachsin Dijagokan Maju Pilkada Sidoarjo 2020

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar