Optimalkan Dana Desa, Dinas PMD Jatim Kumpulkan Para Pendamping

  Senin, 25 November 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi. Dana Desa. (Antara)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Timur bersama ribuan pendamping desa melakukan rapat koordinasi untuk membahas optimalisasi dana desa.

Untuk diketahui, tujuan besar rapar tersebut, yakni percepatan penanggulangan kemiskinan pedesaan.

"Totalnya ada 3.760 pendamping desa, tapi yang kami kumpulkan perwakilan dan jumlahnya ribuan," ujar Kepala Dinas PMD Jatim, M Yasin, kepada wartawan di Surabaya, Senin (25/11/2019).

AYO BACA : ISO Antisuap Diterapkan PDAM Surya Sembada Surabaya

Pada rakor tersebut, pendamping desa dijelaskan tentang tugasnya mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya.

Para pendamping desa, kata dia, dibekali khusus karena ada tiga agenda prioritas pemerintah yang harus diselesaikan, pertama kemiskinan pedesaan sebanyak 14,43 persen, sedangkan di kota 6,8 persen.

"Kedua, terkait dengan stunting. Di Jatim stuntingnya masih rata-rata 32 persen. Salah satunya ada di desa. Lalu ketiga terkait 363 desa tertinggal dan dua desa sangat tertinggal. Gubernur minta segera dientaskan," ucapnya.

AYO BACA : Risma Resmikan Museum Pendidikan Surabaya Pada Hari Guru

Selain itu, lanjut dia, para pendamping desa dikumpulkan karena pada Desember 2019 dan Januari 2020, pemerintah desa menyusun APBD desa sehingga harus dikawal oleh pendamping.

"Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBD desa harus bisa membantu mengurangi kemiskinan pedesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal," katanya.

Pihaknya mengakui memang APBD Desa menjadi kewenangan kepala desa, tapi ada kewajiban yang harus diselesaikan sehingga antara kewajiban dan kewenangan harus sinkron.

Sementara itu, Yasin juga menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp7,44 triliun untuk 7.724 desa di Jatim, kemudian tahun 2020 nilainya meningkat menjadi Rp7,6 triliun.

Di sisi lain, pada rakor yang digelar di Hotel Utami, Sidoarjo tersebut dilakukan gerakan makan telur ayam bersama yang dipimpin Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, sekaligus memastikan bahwa telur di Jatim aman dari ancaman dioksin.

AYO BACA : Modus Penipuan CPNS: Catut Nama Pejabat Surabaya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar