Pemprov Jatim Tak Permasalahkan Aturan Baru PPDB Zonasi

  Kamis, 12 Desember 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Dinas Pendidikan Jawa Timur (Istimewa)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono menyatakan tak berkeberatan terkait adanya aturan baru soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

Hudiyono mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan karena aturan baru yang ditetapkan Kemendikbud, sebelumnya telah dilaksanakan di Jatim.

AYO BACA : UN Dihapus, Khofifah Isyaratkan Sekolah Hanya 3 Hari

"Jawa Timur ini justru menginisiasi, mengawali, sebelum Pak Menteri atau Mas Menteri (Nadiem Makarim) membuat kebijakan," ujar Hudiyono di Surabaya, Kamis (12/12/2019).

Pada PPDB 2019, di Jawa Timur memang telah menerapkan penerimaan siswa baru, 30 persen di antaranya melalui jalur prestasi. Berbeda dengan daerah lain yang hanya menerapkan 15 persen untuk siswa berprestasi.

AYO BACA : YLBH: Tangkap Aktor Utama Mafia BBM Ilegal di Madura

Kekhususan diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Jatim, karena di beberapa daerah di Jatim, banyak orang tua siswa yang keberatan anaknya tidak bisa mendaftar di sekolah favorit, padahal prestasinya dianggap bagus. Hudiyono bahkan berencana mengusulkan, agar PPDB melalui jalur prestasi di Jatim bisa mendapat tambahan menjadi 35 persen.

Itu tak lain karena dia merasa di Jatim banyak siswa berprestasi. Hudiyono berharap usulan tersebut bisa dikabulkan Kemendikbud. Namun, kata dia, jika tidak dikabulkan, maka dia pun tidak keberatan mengimplementasikan aturan yang berlaku saat ini.

"Dilihat dari distribusi nilai di Jawa Timur tinggi. Maka kita mengajukan menjadi 35 persen (PPDB lewat jalur prestasi). Kalau boleh. Kalau Pak Menteri tidak berkenan ya kita mengimplementasikan kebijakan yang ada itu," ujar Hudiyono.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan perubahan mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Dimana PPDB untuk jalur prestasi, yang semula hanya diberi kuota 15 persen, ditingkatkan menjadi 30 persen.

Sementara sisanya, 50 persen diperuntukkan bagi sistem wilayah, jalur afirmasi atau siswa kurang mampu diberikan kuota 15 persen, dan jalur pindahan 5 persen.

AYO BACA : Risma Pamer Kesuksesan Bubarkan Lokalisasi Dolly di Depan Erdogan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar