MALANG, AYOSURABAYA.COM — DPRD Kota Malamg meminta adanya penambahan kamera pengintai atau CCTV di lingkungan sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap siswa.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Wanedi mengatakan, penambahan kamera CCTV tersebut, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan siswa, agar tidak ada lagi kasus perundungan atau bullying seperti yang dialami MS, siswa SMPN 16 Kota Malang.
"Oleh karena itu, Komisi D juga ingin, tempat-tempat dimana anak-anak itu berkumpul, ditambah CCTV. Sehingga tidak ada pernyataan tidak tahu khususnya dari pihak sekolah," kata Wanedi, di Kota Malang, Rabu (12/2/2020).
Wanedi menjelaskan, keinginan untuk menambah kamera CCTV di lingkungan sekolah tersebut, sudah disampaikan Komisi D DPRD Kota Malang pada saat melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah.
Menurut Wanedi, selain menambah kamera CCTV di lingkungan sekolah tersebut, pihaknya juga menginginkan adanya peningkatan peran dari Dinas Pendidikan Kota Malang, guna memberikan pendidikan karakter bagi siswa.
"Jangan hanya menjadi kegiatan rutin saja, saya minta kepada kepala dinas, kasus perundungan ini jadi yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi di lingkungan sekolah," kata Wanedi.
Apa yang terjadi kepada MS, lanjut Wanedi, menjadi pelajaran yang berharga agar kejadian tersebut tidak terulang di tempat lain. Pihaknya terbuka untuk menerima pengaduan masyarakat, jika ingin menyampaikan keluhan yang tidak tertangani di sekolah-sekolah.
"Untuk melapor, bisa ke kami. Kami bisa menjadi sarana aspirasi masyarakat, kami selalu terbuka," ujar Wanedi.
MS merupakan korban perundungan yang mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan, anak berusia 13 tahun tersebut harus diamputasi jari tengah tangan kanannya akibat luka yang cukup parah.
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menetapkan dua orang anak berinisial WS dan RK, sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap MS. WS merupakan siswa kelas VIII, sementara RK siswa kelas VII di SMP Negeri 16 Kota Malang.
Hingga saat ini, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, pihak sekolah, dokter spesialis Rumah Sakit Lavallete, pihak pelapor, pihak sekolah dan siswa yang terkait.
