Risma Distribusikan Masker Gratis yang Ditimbunnya

  Kamis, 05 Maret 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Republika/Dadang Kurnia)

 

 

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku menimbun masker sejak dua bulan lalu.

Masker tersebut diakui Risma telah didistribusikan ke warga secara gratis.

Akun Twitter @sapawargasby melaporkan, Risma mulai menimbun masker sejak adanya prediksi gunung meletus dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Tak hanya masker, ia juga memerintahkan Dinas Kesehatan Surabaya untuk menyimpan baju hazmat.

"Ingat waktu aku ngomong ada ramalan BMKG akan ada gunung meletus? Sebetulnya pada saat itu saya sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk menyimpan persediaan masker, persediaan baju yang kayak asatronot," kata Risma, Kamis (5/3/2020).

Stok masker dan hazmat tersebut digunakan untuk persediaan bila sewaktu-waktu terjadi bencana gunung meletus seperti ramalan.

Saat virus corona menyebar, masker-masker tersebut mulai didistribusikan ke tingkat kelurahan untuk dibagikan ke warga.

Hal serupa juga pernah dilakukan saat bencana Gunung Kelud meletus pada 2014 lalu. Saat itu Dinas Kesehatan Surabaya juga menyimpan masker lalu membagikannya kepada seluruh warga Surabaya secara gratis.

"Jadi, sekarang masker itu ada di kelurahan-kelurahan. Sudah saya bagikan sejak Januari. Kalau ada kejadian, warga bisa lebih cepat dibagikan maskernya, tidak perlu menunggu aku," ungkap Risma.

Risma membantah penimbunan yang dilakukan olehnya untuk kepentingan mencari untung.

Sebab masker yang disimpan langsung didistribusikan ke kelurahan dan diberikan kepada warga secara cuma-cuma.

"Sekali lagi di kelurahan simpannya. Bukan aku terus menimbun, itu gratis tidak aku jual," tutur Risma.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan Kota Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 9.892 kotak masker ke 63 puskesmas di Kota Surabaya. Setiap puskesmas mendapatkan 10 kotak yang berisi 50 lembar masker.

Penyimpanan masker tersebut disebutkan oleh Febria telah sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2017 tentang standart pelayanan kefarmasian, Bab II, angka I, yaitu proses perencanaan kebutuhan obat per tahun dilakukan berjenjang, PKM diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO.

Selanjutnya, Instalasi Farmasi Kab/Kota melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Pusk di wilayah kerjanya, menyesuaikan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stok serta menghindari stok berlebih.

"Dinkes melakukan pengadaan untuk persediaan selama 18 bulan dengan perhitungan buffer 6 bulan. Persediaan itu kemudian di distribusikan ke puskesmas untuk dibagikan ke kelurahan-kelurahan,” ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar