JAKARTA, AYOSURABAYA.COM - Kebijakan penanganan wabah Covid-19 antara pemerintah pusat dengan daerah tampak tidak kompak. Di saat pemerintah daerah berupaya menegakkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah pusat justru mewacanakan pelonggaran PSBB.
Menanggapi hal itu, Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan, perbedaan antara pusat dengan daerah terlihat janggal. Sinergisitas keduanya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 juga terbilang mengkhawatirkan.
"Ini memang terlihat janggal, memperlihatkan dua kutub paradigma kebijakan," kata Yusuf saat dihubungi Ayojakarta, Senin (18/5/2020) malam.
Menurut Yusuf, pemerintah daerah cenderung bertindak rasional dalam membuat kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Pemerintah daerah, katanya, lebih memprioritaskan penyelamatan nyawa warganya ketimbang perekonomian.
"Pemerintah daerah mewakili kutub penanggulangan pandemi dengan pemikiran utama bahwa menyelamatkan nyawa adalah prioritas tertinggi, dengan pemulihan ekonomi bisa dilakukan stlh pandemi berlalu," jelasnya.
Sebaliknya, pemerintah pusat lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi negara yang terpuruk akibat wabah tersebut.
"Pemerintah pusat mewakili kutub pemulihan ekonomi, dengan pemikiran menyelamatkan ekonomi dalam pandemi adalah krusial untuk kesejahteraan sosial dan stabilitas politik," katanya.
Yusuf menambahkan, lemahnya kordinasi pemerintah pusat dan daerah memengaruhi penanganan Covid-19. Penyebaran Covid-19 dan angka kematian berpotensi meningkat.
"Dengan kondisi saat ini saja, case fatality rate kita sdh sangat tinggi, tidak terbayang jika penyebaran Covid-19 ini tdk terkendali, tingkat kematian akibat Covid-19 ini bs menjadi sangat mengerikan," ujarnya.
