Khofifah Tak Bisa Janji 2 Pekan Covid-19 Jatim Turun

  Jumat, 26 Juni 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Humas Pemprov Jatim)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM --  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak menjanjikan kasus Covid-19 turun dalam dua pekan ke depan.

Namun, Khofifah dan jajarannya akan berusaha. Dia menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur. Hal itu ia katakan menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua pekan harus ada penurunan kasus yang signifikan.

"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini. Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2020).

Selama ini, kata Khofifah, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," ungkapnya.

Khofifah membeberkan fakta mengenai tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.

Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yang aman.

"Pun, saat Idulfitri imbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol," bebernya.

Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.

"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke kabupaten/ kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," tegasnya.

"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tambah dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar