DPRD Desak Pemkot Surabaya Rajin Razia Masker

  Selasa, 07 Juli 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi razia masker (Edi Prayitno/Kontributor Kendal)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Pemkot Surabaya diminta untuk lebih gencar melakukan razia masker.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anas Karno. Hal ini menyusul banyaknya warga yang mulai enggan menggunakan masker saat berada di tempat publik.

"Beri sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan karena dapat berisiko penyebaran Covid-19," katanya, Selasa (7/7/2020).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyerukan kepada Pemkot Surabaya khususnya Satpol PP dan Linmas bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk lebih giat melakukan razia masker di pusat pembelanjaan, pasar tradisional dan toko-toko.

Selain itu, lanjut dia, pusat pembelanjaan, pasar tradisional dan toko harus ketat penerapan protokol kesehatan seperti halnya memakai masker, jaga jarak, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dalam air mengalir serta cairan pembersih tangan.

"Pelayanan pembeli dan penjual harus menerapkan protokol kesehatan," ujarnya seperti dilansir dari Antara dan Republika.

Menurut dia, penanganan Covid-19 di aspek hulu harus kuat termasuk penegakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto sebelumnya mengatakan pemkot bersama jajaran kepolisian dan TNI menggelar razia patuh masker secara serentak ke pasar-pasar tradisional yang tersebar di 31 kecamatan, Kota Surabaya pada Senin (6/7/2020).

Menurutnya, razia gabungan ini menyasar kepada para pedagang maupun pengunjung pasar tradisional yang tidak mematuhi protokol kesehatan memakai masker.

"Dari data yang masuk, kita inventaris hampir 80-90 persen pedagang atau pembeli sudah bermasker. Memang ada beberapa yang masih tidak menggunakan masker," kata Irvan.

Irvan mengatakan bagi warga yang ketahuan melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker, petugas langsung memberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi penyitaan KTP hingga sanksi sosial. "Langsung kita berikan sanksi, mulai penyitaan KTP, push-up, kemudian menyapu jalan dan ada juga yang nyanyi Indonesia Raya seperti itu," katanya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar