Cium Dugaan Korupsi, KPK Selidiki Pemkab Jember

  Senin, 27 Juli 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

JEMBER, AYOSURABAYA.COM -- KPK menyelidiki proyek pengadaan pelampung nelayan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Kedatangan KPK ini diakui dengan terus terang oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Senin (27/7/2020).

Dia sendiri dimintai keterangan oleh KPK, Selasa (21/7/2020) di Markas Kepolisian Resor Jember, seperti dilansir Beritajatim.com dalam Suara.com -- jaringan AyoSurabaya.com.

“Saya dimintai keterangan mulai pukul 11.00 WIB sampai habis Isya, sekitar pukul 20.00 WIB,” katanya.

Jaket pelampung ini diadakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun 2018. Selain itu ada beberapa hal yang juga ditanyakan KPK.

“Tapi saya tidak bisa menyebutkan,” katanya.

Selain dirinya, ada pejabat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Jember yang juga dimintai keterangan.

Masalah ini sempat mengemuka setelah DPRD Jember mengungkap adanya ribuan jaket pelampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2018 ternyata belum disalurkan.

Jaket-jaket itu tersimpan rapi di Aula Joko Tole, Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo.

Semua jaket berwarna oranye itu ditempel foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

Dalam LKPJ Bupati 2019 yang disampaikan kepada DPRD Jember disebutkan, jaket pelampung masih dalam tahap branding dan belum terdistribusikan.

Nilai anggarannya Rp 1,949 miliar. Menurut keterangan staf Dinas Perikanan dan Kelautan M. Adi, anggaran ‘branding’ berupa foto emblem bupati dan wabup sebesar Rp 1,7 miliar dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan dan selesai dikerjakan pada 26 Desember 2019.

Sementara anggaran pengadaan barangnya di Bagian Pembangunan Pemkab Jember.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih sempat menyoroti pengadaan jaket pelampung untuk nelayan itu.

Dia menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Kalau sudah proses begitu, sudah pasti jadi temuan. Antara yang dianggarkan, yang menganggarkan, dan yang melaksanakan berbeda. Itu memindahkan mata anggaran. Pasti itu jadi temuan,” katanya.

Achsanul tidak omong kosong. Dalam audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perikanan untuk APBD 2019, terdapat realisasi belanja cetak branding (pemasangan atribut) pelampung atau life jacket sebesar Rp 1,887 miliar.

Pelampung yang diberi branding tersebut akan dibagikan ke masyarakat nelayan.

Menurut BPK, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, bukan belanja cetak.

KPK

Sementara itu, KPK mengakui tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut tim kini telah melakukan penyelidikan secara terbuka atas dugaan korupsi di Kabupaten Jember. 

"Ya, secara informasi kami belum perlu sampaikan sampai sejauh mana, tapi yang jelas memang KPK sudah turun di Jember," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku belum dapat menyampaikan kasus maupun pihak -pihak pejabat di Kabupaten Jember yang telah diperiksa oleh KPK.

"Jadi, karena ini masih proses penyelidikan ya jadi memang ada kegiatan di sana di Jember. Secara lengkapnya tentu nanti kami informasikan lebih lanjut," tutup Ali.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar