Berikut Poin yang Diatur Perda Ketertiban Kegiatan Masyarakat Jatim

  Selasa, 28 Juli 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (Humas Pemprov Jatim)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Pemprov Jatim sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum). 

Peraturan tersebut disahkan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (27/7/2020).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan adanya Raperda ini maka kepatuhan, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Apalagi dalam Raperda ini juga diatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat terutama dalam masa pandemi.

Selain pengembangan jenis sanksi dalam pembatasan kegiatan, dalam Raperda ini juga diatur beberapa hal. Pertama, perluasan konsep bencana, yang mana memasukkan materi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana alam, nonalam, maupun sosial. 

Kedua, mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam penanganan bencana. "Dengan kata lain, Perda ini dapat menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten/Kota," kata Khofifah.

Ketiga, dukungan TNI dan Polri dalam memperkuat peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Keempat, pemberian sanksi dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bermasyarakat. Jenis sanksinua administratif dan atau penerapan sanksi pidana yang nantinya akan diturunkan dalam Peraturan Gubernur.

"Utamanya, dalam mendukung pemberlakuan protokol tertentu sesuai dengan jenis bencana yang terjadi," katanya. 

Ada beberapa pengaturan ulang sanksi. Khususnya, sanksi denda administrasi, kerja sosial di fasilitas umum, hingga sanksi paksaan pemerintah lainnya. Juga, pendelegasian wewenang kepada bupati atau wali kota untuk ikut mengenakan sanksi. Menariknya, selain memberikan sanksi bagi yang melanggar, Perda ini juga menyiapkan aturan pemberian "hadiah" bagi yang disiplin dengan protokol kesehatan.

"Bisa kepada perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, hingga pelaku usaha. Prinsipnya, mereka memiliki peran membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana," kata Khofifah.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar