NU Ingin Pilkada Ditunda, Banyak Timbulkan Mudarat!

  Senin, 21 September 2020   Rizma Riyandi
Ilustrasi--Pilkada ditunda

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 demi menjaga kesehatan rakyat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Ahad (20/9).

Dilansir dari Republika.co.id, pelaksanaan pilkada meskipun dengan protokol kesehatan yang diperketat, dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. NU juga meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik biaya tinggi. Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi COVID-19.

Upaya pengetatan PSBB, kata dia, perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

AYO BACA : DATA KECAMATAN SURABAYA: Kenjeran, Penduduk dan Wilayah

Namun, karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan. Sementara itu, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik.

Agenda politik berupa Pilkada Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, kata dia, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Meskipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Fakta menunjukkan sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit COVID-19.

DPR Sepakat Penundaan Pilkada

AYO BACA : Siap-siap, Bantuan Subsidi Gaji Tahap 4 Disalurkan Selasa 22 September 2020 ke Himbara, BCA, dan Bank Swasta

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah akhirnya menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (30/3), usai pembukaan masa sidang III 2019-2020 tersebut, dihadiri perwakilan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya, DPR menyepakati usulan penundaan pilkada serentak 2020. "Sepakat pilkada ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada Republika, Senin (30/3).

Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan pilkada serentak 2020, baik yang belum selesai, maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Terkait sampai kapan penundaan pilkada ini dilakukan, Arwani mengatakan, nantinya akan dibicarakan lebih lanjut.

"Nanti akan diputuskan oleh KPU, pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir," tuturnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perppu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas. "Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan Perppu," ujar Yaqut.

Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, ia menilai, penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan. "Antara bulan Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19," ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya, semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada. "Semua setuju kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi," ujarnya.

 

AYO BACA : Persebaya Surabaya Siapkan Eksekutor Tendangan Mati

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar