Demo yang Bikin ‘Happy'

  Sabtu, 10 Oktober 2020   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi: Sejumlah massa gabungan buruh dan mahasiwa menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (8/10/2020). Aksi unjuk rasa tersebut digelar dalam rangka penolakan Omnibus Law

AYOSURABAYA.COM--Kaum buruh, dan juga para mahasiswa, di sejumlah kota, turun ke jalan melakukan demonstrasi, baru-baru ini. Sebagian kalangan menyambut positif aksi tersebut.

Mereka menyebut apa yang dilakukan kaum buruh dan para mahasiswa itu sebagai heroik demi mengawal keadilan dan tegaknya demokrasi di negeri ini.

Namun di sisi lain, ada juga yang kurang hepi dengan aksi demonstrasi mereka, terutama ketika demonstrasi tersebut berujung dengan rusuh dan jatuhnya korban, baik yang menimpa pendemo, petugas keamanan, jurnalis maupun masyarakat umum, serta terjadinya pula pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Ia merupakan salah satu bagian dari kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat maupun aspirasi di muka publik, yang dijamin oleh undang-undang. Siapa saja boleh melakukan unjuk rasa, terkait persoalan apa pun. Tapi, tentu ada aturan-aturan yang wajib dipenuhi

Ada yang melempar gagasan ihwal perlunya disediakan sebuah ruang/tempat khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak menyalurkan pendapat/aspirasi mereka lewat cara unjuk rasa. 

Diharapkan dengan adanya ruang khusus untuk berdemonstrasi ini nantinya tidak ada lagi gangguan publik saat sekelompok elemen masyarakat sedang melakukan aksi demonstrasi mereka.

Memang, dalam menyatakan pendapat lewat aktivitas demonstrasi, siapa pun sama sekali tidak boleh sampai menggangu kepentingan publik dan mengganggu hak-hak individu. Artinya, demonstrasi boleh tetap berjalan sepanjang kepentingan publik dan hak-hak individu tetap terpelihara.

Faktanya, tidak jarang tatkala demonstrasi berlangsung dengan melibatkan jumlah massa yang demikian besar, yang paling mengemuka kemudian adalah dampak-dampak negatif dari aksi demonstrasi itu seperti kemacetan lalu-lintas, meningkatnya kebisingan, menumpuknya sampah, hingga pengrusakan sejumlah fasilitas publik dan jatuhnya korban -- ketika aksi demonstrasi semakin besar,  semakin tidak terkendali dan berakhir dengan rusuh.

Lontaran gagasan soal perlunya disediakan ruang publik khusus untuk ajang demonstrasi adalah sebuah hal yang baik, yang mungkin pula perlu dipikirkan dan diwujudkan. Akan tetapi, apakah nanti jika ruang khusus untuk berdemonstrasi itu benar-benar tersedia, bakal ada jaminan bahwa semua elemen masyarakat yang berdemonstrasi sepenuhnya patuh hanya akan berdemostrasi di ruang yang telah disediakan? Juga apakah ada jaminan sebelum dan sesudah melakukan demonstrasi di ruang khusus itu para demonstran tidak akan menyebabkan gangguan bagi kepentingan publik dan gangguan terhadap hak-hak individu?

Persoalannya mungkin saja bukan pada ada atau tidak adanya ruang khusus untuk berdemonstrasi. Tetapi, tampaknya lebih pada tersedianya kanal-kanal lain yang mampu menjamin aspirasi elemen-elemen masyarakat untuk lebih didengar, lebih dipahami dan lebih diperjuangkan.

Bisa jadi, sebagian masyarakat selama ini lebih memilih cara untuk beramai-ramai turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan melakukan pressure terhadap pemerintah maupun parlemen atas sejumlah isu karena mereka tidak memiliki kanal-kanal yang mereka anggap terpercaya untuk mereka jadikan ajang penyalur aspirasi-aspirasi mereka. 

Sesungguhnya, sepanjang aktivitas demonstrasi tidak mengganggu kepentingan publik dan hak-hak individu lainnya, demonstrasi di ruang publik mana pun, boleh-boleh saja. Namun, begitu ada kepentingan publik dan hak-hak individu yang terganggu, pihak keamanan negara, atas nama hukum, berhak menertibkannya.

Di sisi lain, demonstrasi yang mengganggu hak-hak publik dan hak-hak individu, apalagi berujung rusuh, chaos dan anarkistis, bakal menjadi kontraproduktif dan akhirnya tidak akan mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat. Siapa pun, yang akan turun ke jalan untuk berdemo, perlu mengkalkulasi hal tersebut. 

Mereka perlu senantiasa menjaga agar aksi-aksi parlemen jalanan yang mereka lakukan berlangsung tertib, aman dan damai -- tanpa membuat kerusakan dan menimbulkan korban, sekecil apa pun. Jika bisa begitu, demo niscaya berbuah happy ending.

Djoko Subinarto, penulis lepas dan blogger

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar