Risma Diingatkan Jangan Mutasi ASN Jelang Akhir Jabatan

  Selasa, 17 November 2020   Rizma Riyandi
Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Saura.com)

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Pengamat sosial politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi menkritisi tindakan Walikota Suurabaya Tri Rismaharini. Pasalnya ia menganggap pengajuan mutasi pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelang akhir masa jabatan sang walikota sebagai hal yang kurang tepat.

Dilansir dari Republika.co.id, Agus mengatakan sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

AYO BACA : Pilkada Surabaya Jadi Tantangan Terberat bagi PDI Perjuangan

"Secara etika juga tidak pantas. Seharusnya, jika melakukan evaluasi terhadap pejabatnya atau ASN di Pemkot Surabaya, bisa dilakukan sebelum pilkada," kata Agus di Kota Surabaya, Selasa (17/11).

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Arif Fathoni menuding, pengajuan mutasi ASN yang dilakukan Tri Rismaharini kepada Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak elok dan pantas.

AYO BACA : Merasa Bayinya Tertukar, Pria di Sumenep Laporkan RSUD H. Moh Anwar ke Polisi

"Saya meyakini pengajuan mutasi itu bukan berdasarkan penilaian kinerja, tapi lebih karena faktor suka dan tidak suka," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dia menjelaskan, setelah Pilkada Surabaya pada 9 Desember 2020, secara de facto Risma bukan lagi pemimpin Kota Surabaya karena rakyat sudah memberikan mandat kepada pasangan wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang menang.

Untuk itu, Toni menyarankan, sebaiknya Risma fokus kepada penetrasi program akhir tahun yang sudah direncanakan, baik melalui APBD murni atau perubahan. Sehingga, kata dia, Risma bisa mengakhiri karier politiknya sebagai wali kota dengan catatan bagus.

"Ini soal pantas dan tidak pantas. Makanya saya pikir lebih bijak Risma tidak melakukan kebijakan strategis mengingat jabatannya tinggal menunggu hari," katanya.

AYO BACA : Impor Jawa Timur Turun 17,51 Persen

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar