Bukan Kapolda atau Anies Baswedan, Pengamat Sebut Mahfud MD Biang Kisruh Kerumunan Habib Rizieq

  Rabu, 18 November 2020   Rizma Riyandi
Mahfud MD (suara.com)

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM -- Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pemerintah pusat sudah gagal menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Corona. Terutama terkait serangkaian kegiatan Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa.

Dilansir dari Suara.com, ia menilai pemerintah bisa mencegah tindakan Rizieq Shihab yang memicu kerumunan kala menggelar pesta pernikahan putrinya sekaligus acara maulid nabi di Petamburan, beberapa waktu lalu.  

Pandu menilai para pimpinan kepolisian itu hanya menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah pusat mengantisipasi kepulangan Rizieq yang sudah pasti akan menimbulkan kerumunan massa.

Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang seolah merestui kerumunan tersebut terjadi, padahal negara semestinya bisa melakukan langkah antisipasi.

\"Ini kan menangani pandemi, jadi ini tindakan yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan sebagainya itu menurut saya dipolitisir, ya ngapain dia (Mahfud) ngurusin ginian, saya mau tanya, kenapa pemerintah pusat tiba-tiba panik mencari orang yang bisa dikambinghitamkan, Kapolda dan sebagainya itu?\" ucap Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2020).

\"Kan sebenarnya misalnya seminggu sebelum Rizieq datang itu kan sudah tahu semua orang bahwa akan ada dijemput massa, Pak Mahfud yang bertanggung jawab bilang 'ya silakan asal jangan anarki', nah itu kan sudah izin, omongan pejabat publik selevel dia itu memberikan green light, ternyata apa yang terjadi? banyak banget, macet, ya sudah pastilah, satu mobil tabrakan saja bisa macet apalagi orang banyak seperti itu,\" imbuhnya.

Mahfud MD memang tidak melarang atau justru mempersilakan prosesi penjemputan Rizieq hanya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum. Nyatanya penjemputan itu membuat ratusan penerbangan terganggu karena akses bandara dipenuhi oleh penjemput Rizieq.

Menurut Pandu, negara hanya memikirkan kemungkinan anarkistis tanpa memikirkan situasi masih pandemi yang seharusnya kerumunan semacam itu bisa diantisipasi dengan pelarangan tegas demi kesehatan bersama.

AYO BACA : Dokter: Jangan Olahraga Berlebihan Saat Pandemi

\"Jadi sebenarnya menurut saya itu semua kerumunan ini sudah terbaca oleh pemerintah tetapi tidak dilakukan pencegahan, seharusnya dilakukan pencegahan, dilarang, dikasih tahu, mungkin Pak HRS (Habib Rizieq Shihab) tidak tahu, tapi kan bisa dikasih tahu 'pak nanti kalau pulang jangan bikin kerumunan ya',\" jelasnya.

Pandu menegaskan, di saat wabah melanda aturan terkait keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang utama yang harus ditegakkan, tidak bisa dikalahkan oleh agenda politik manapun.

Diketahui, kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan hingga kerumunan ceramah Rizieq di Megamendung, Bogor, berbuntut pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipanggil klarifikasi oleh Polda Metro Jaya.

Hal senada juga diungkapkan Rocky Gerung. Ia justru menyebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD layak diperiksa polisi karena pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Kata dia, sebabnya, Mahfud MD dinilai mengizinkan Habib Rizieq pulang hingga berkumpulnya massa untuk menjemput. Rocky Gerung mengatakan, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak kepolisian tidak tepat.

\"Yang mesti dipanggil itu Mahfud MD,\" ucap Rocky dikutip Suara.com dari tayangan dalam Kanal YouTube miliknya.

Kejadian sekarang, kata Rocky, bisa dicegah sebelumnya apabila pemerintah maksimal mengantisipasi kepulangan Habib Rizieq. Dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD dan intelijen negara.

Rocky Gerung mengungkit klarifikasi Mahfud MD yang mengatakan negara mengizinkan Habib Rizieq pulang asalkan tidak membuat keributan.

AYO BACA : Pilkada Surabaya: Eri-Armuji Nomor 1, Arifin-Mujiaman Nomor 2

\"Dari awal pemerintah mendua, Habib Rizieq mau pulang apa gak. Akhirnya karena psikologi massa, maka Mahfud MD mengizinkan, silakan jemput yang penting jangan bikin keributan,\" kata Rocky.

Pernyataan Mahfud MD yang membolehkan publik menjemput Habib Rizieq di bandara dirasa Rocky Gerung mendiskresi kekuasaan terhadap PSBB DKI Jakarta.

\"Jadi orang menganggap pemerintah mempersilakan. Oleh karena itu Mahfud MD yang harusnya menyiapkan pengamanan itu. Kan dia yang izinkan,\" terangnya.

Oleh sebab itu, kalau Anies Baswedan dipanggil karena hajatan Habib Rizieq menyalahi protokol kesehatan, menurut Rocky justru Mahfud MD lah yang seharusnya dipanggil.

\"Sebenarnya Mahfud MD bilang silakan jemput itu diskresi kekuasaan terhadap PSBB. Jadi yang mesti dipanggil itu Mahfud MD. Kenapa anda sebut silakan jemput, itu yang mesti diklarifikasi,\" tandas Rocky Gerung.

\"Kalau Anies Baswedan saya kira gak ada soal karena PSBB dia keluarkan dan belum pernah dicabut. Anies Baswedan gak kasih diskresi di Petamburan,\" lanjutnya tenang.

Perihal BNPB yang membagikan masker, Rocky Gerung menganggap hal itu adalah langkah pencegahan sesuai prosedur sebelumnya. Jadi, upaya itu pun tidak bisa disalahkan.

\"Kalau BPNB dia gak mungkin mencegah karena massanya banyak maka dia preventif dengan menyiapkan masker. Kan prosedurnya dijalankan sebelumnya,\" ucap Rocky.

Perlu diketahui, Selasa (17/11/2020) Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian. Anies diperiksa selama 9 jam. Hasil laporan itu dibukukan menjadi 23 halaman. Dia menegaskan bahwa semua pertanyaan itu dijawab olehnya seusai dengan fakta yang sesungguhnya.

Ada 33 pertanyaan yang diajukan penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama proses pemeriksaan berlangsung.

\"Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab seusai dengan fakta yang ada, tidak ditambah tidak dikurangi,\" terang Anies.

AYO BACA : Cegah Covid-19 dengan Konsumsi Kunyit! Perhatikan Khasiat dan Cara Mengolahnya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar