Risma Usulkan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, DPRD Surabaya Panggil Kepala BKD

  Jumat, 20 November 2020   Rizma Riyandi
Komisi A DPRD Kota Surabaya memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindaklanjuti informasi dugaan mutasi 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya, Kamis (19/11/2020). [Beritajtim.com]

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Isu adanya usulan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Dilansir dari Beritajatim.com, pemanggilan yang dilakukan Komisi A DPRD Kota Surabaya itu dilakukan untuk mengklarifikasi informasi isu mutasi 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Yang kita ketahui itu untuk kepala daerah diberi batas waktu paling tidak enam bulan sebelum masa berakhir tidak boleh mengajukan mutasi kecuali atas izin kemendagri. Izin Mendagri bisa jadi celah,” kata Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii pada Kamis (19/11/2020).

AYO BACA : Giliran Nasabah Maybank di Solo Uang Tabungannya Raib Rp72 Juta

Imam mengaku khawatir dengan adanya usulan Wali Kota Tri Rismaharini yang memutasi beberapa pejabat ASN jelang masa akhir jabatannya. Lantaran hal itu rawan dijadikan alat politik.

“Kami tentu saja ingin tahu. Apakah ini benar? Tadi Bu Mia (Kepala BKD) tidak mau menjawab. Mengatakan tidak tahu, tidak betul. Terus yang betul sepeti apa?” tanya dia.

Politikus Partai Nasdem itu pun mengimbau, agar seluruh ASN tetap menjaga netralitas di Pilwali Surabaya. Sebab, dirinya kerap menerima laporan adanya ASN di Pemkot Surabaya yang sudah tidak lagi netral, karena cenderung memihak pasangan calon tertentu.

AYO BACA : Dugaan Penjualan Data ke Militer AS, Kominfo Tunggu Sikap Muslim Pro

“Padahal, semua tahu sekarang ini DKRTH itu menurut kami terindikasi kuat melakukan kerja politik. Misalkan pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) itu selalu dikaitkan dengan pasangan calon nomor satu di mana mau di definitifkan,” tandas mantan wartawan itu.

Dalam hearing tersebut, Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi tidak menjawab seluruh pertanyaan dari Komisi A.

“Saya tidak bisa menjawab sesuatu yg belum pasti disetujui atau tidak. Usulan untuk pelaksanaan pelantikan belum disetujui oleh Mendagri,” jawab Mia.

Saat ditanya nama-nama pejabat-pejabat ASN dari instansi mana saja yang rencananya akan dimutasi, Mia juga tidak berani membeberkan dengan lugas. Ia lebih sering menjawab tidak mengetahui persoalan tersebut.

AYO BACA : Perbaikan Rel di Jalan Bayeman Tak Ganggu Jadwal Kereta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar