Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan

  Selasa, 15 Desember 2020   Adi Ginanjar Maulana
Habib Rizieq dalam siaran Front TV (YouTube/FrontTV).

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM -- Tersangka dugaan pelanggar protokol kesehatan yakni pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2020). 

Gugatan itu didaftarkan langsung oleh tim kuasa hukum dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

"Alhamdulillah, hari ini selasa 15 desember 2020, Tim Advokasi HRS resmi mendaftarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada IB HRS dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel," Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar, Selasa (15/12/2020).

Menurut Aziz, praperadilan ini adalah upaya hukum untuk menegakkan keadilan, memberantas dugaan kriminalisasi ulama. Juga, kata Aziz, meruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus menerus diduga terjadi kepada masyarakat terutama jika berlainan pendapat dengan pemerintah.

"Ini adalah upaya elegan dan salah satu ikhtiar kami untuk membela kepentingan hukum ulama, habaib dan Imam Besar kita IB HRS," tegas Aziz.

Oleh karena itu, Aziz memohon doa dan dukungan para pecinta kebenaran dan tegaknya keadilan untuk mendukung. Pihaknya juga sangat berharap kepada Allah SWT agar upaya ini didukung oleh institusi peradilan sebagai gerbang terakhir harapan masyarakat yang rindu keadilan tegak tanpa pandang bulu.

"Dan dihentikannya segala dugaan bentuk diskriminasi hukum serta dugaan kriminalisasi ulama," tegas Aziz.

Sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya telah menahan HRS, usai menjalani pemeriksaan, Sabtu (12/12/2020). Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang, termasuk HRS sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam hajatan yang berlangsung, Sabtu (14/10/2020) di Petamburan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pengacara HRS Sugito Atmo mengatakan, kliennya menolak menandatangani surat penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan kepolisian. Karena penolakan ini, kata Sugito, kepolisian mengeluarkan berita acara penolakan penandatanganan atas penangkapan dan penahanan HRS.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar