Mantri Cacar dan Dokter Jawa

  Rabu, 16 Desember 2020   Adi Ginanjar Maulana
Para murid sekolah untuk dokter Jawa. Sumber: KITLV 5185

AYOSURABAYA.COM--Sejak adanya vaksinasi cacar di Indonesia pada tahun 1804, kalangan pribumi sudah dilibatkan dalam upaya pemberantasan penyakit menular yang sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya itu. Sebagaimana dalam pengalaman inspektur cacar Andries de Wilde, dia mengajak kalangan ulama untuk memberikan informasi vaksinasi tersebut sekaligus merangkap sebagai jurucacar bagi kalangan pribumi kebanyakan.

Tentu saja yang menjadi latar belakang dari pengangkatan pribumi sebagai asisten orang Eropa tersebut adalah “kepentingan penguasa Belanda untuk mencegah timbulnya wabah cacar dan kolera yang sangat ditakuti, di samping kemungkinan untuk berobat secara ilmu kedokteran Barat” (Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid 1, 1978) dan “Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan pada waktu itu dan adanya jarak sosial antara pribumi dengan tenaga medis Eropa”(“Dari Mantri hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX-XX”, oleh Baha‘ Uddin, dalam Humaniora, Vol. 18 No. 3, Oktober 2006).

Keberadaan jurucacar pribumi diresmikan dalam “Resolutie in Rade dd. 11. April 1820” bernomor 24 dari Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Isinya “reglement op de koepokinenting en waren daarbij de functiën van Inspecteur der vaccine” (aturan tentang vaksinasi cacar dan fungsi inspektur vaksin). Di dalamnya, antara lain, disebutkan dalam pelaksanaan pemberantasan cacar, kalangan ulama dan pejabat pribumi diangkat dan dibayar untuk menerangkan mengenai vaksinasi cacar kepada pribumi yang tidak mengetahui atau menolak upaya tersebut.

Dalam aturan tersebut, antara lain, disebutkan: seluruh usaha vaksinasi ditempatkan di bawah seorang inspektur; di tiap karesidenan diangkat seorang pengawas (opziener), sedapat-dapatnya dokternya setempat; pengawas tiap minggu harus memberi vaksinasi di tempat kedudukannya dan sekitarnya; untuk tempat-tempat yang jauh dari tempat kedudukan pengawas, digunakan jurucacar (vaccinateur) pribumi, yang sebelumnya dididik oleh pengawas;  tiap bulan pengawas harus mengirimkan laporan kepada residen dan inspektur dan tiap 6 bulan memeriksa hasil pekerjaan para jurucacar;  inspektur bertanggungjawab atas pengiriman bibit cacar ke seluruh karesidenan (Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid 1, 1978).

Fungsi jurucacar sendiri diperjelas dalam Staatsblad v. N. I. 1820, no. 22 mengenai Reglement op de verpligtingen, rangen en titels der Regenten op het eiland Java. Di sana disebutkan bahwa “Tukang cacar atau jurucacar pribumi (de toekang tjatjar, of inlandsche vaccinateurs) di karesidenan adalah orang yang sangat religius: mereka harus mempraktikkan vaksinasi di sejumlah desa, setiap delapan hari harus mengumpulkan kaum perempuan dan anak-anak di ibu kota atau desa di distrik bersangkutan untuk memvaksinasi anak-anak. Mereka pun harus berkeliling tiap hari ke desa-desa untuk mengamati anak-anak yang divaksinasi” (dalam Tijdschrift voor Neerland's Indië, Volume 35, 1853).

Kemudian dalam Staatsblad v. N. I. 1824, no. 13 yang mengatur lagi secara rinci ihwal kelompok gelar, pangkat, simbol status para amtenar pribumi, disebutkan bahwa tukang cacar atau mantri cacar berada dalam kelompok kedua (pada kalangan mantri, seperti mantri gudang kopi, mantri garam), yaitu pegawai kolonial yang lebih rendah derajatnya. Tetapi sama seperti kedua kelompok lainnya, mantri cacar juga berhak menggunakan payung dan mempunyai dua tenaga kerja rodi (herendienstplichtigen) untuk bekerja kepadanya. Payung adalah simbol status tertinggi di Jawa dan Madura bagi kalangan pejabat pribumi dan administratur Eropa pada zaman kolonial (Healers on the colonial market: Native doctors and midwives in the Dutch East Indies, karya Liesbeth Hesselink, 2011).

Umumnya yang menjadi mantri cacar adalah kaum lelaki, tetapi dalam sejarahnya ternyata perempuan pun dilibatkan. Hal ini bertalian dengan keengganan perempuan divaksinasi oleh laki-laki. Ini antara lain dikeluhkan oleh Kepala Dinas Kesehatan W. Bosch kepada residen Batavia dalam suratnya (21 Juni 1849 no. 350). Di situ dia menulis, “Pemeriksaan lainnya tidak dapat dilakukan, sepanjang pihak terkait tidak mampu dibujuk untuk membawa kalangan perempuan dan gadis ke dokter kota, karena seharusnya tidak akan menemui perlawanan karena tidak perlu adanya kontak fisik, dan tidak perlu ada yang disingkapkan kecuali setitik kecil di lengan”.

Itu sebabnya sekitar 1850, di Batavia, ada enam orang jurucacar perempuan diterjunkan untuk memvaksinasi perempuan pribumi dan gadis-gadis akil balig yang tidak mau divaksinasi oleh laki-laki. Jurucacar perempuan pun memang harus mendapatkan pendidikan karena kerja beratnya tersebut, demikian menurut W. Bosch.

Berapa gaji mantri cacar? Menurut Hesselink (2011), gajinya beragam. Di Priangan, pada 1854, mereka digaji 3 hingga 21 gulden per bulannya. Kemudian antara 1865 hingga 1875, mantri cacar rata-rata dibayar per bulannya sebesar 45 gulden. Sebagai tambahan, menurut Staatsblad v. N. I. 1867, no. 123 dan No. 124, mantri cacar mendapatkan hak memperoleh tenaga tiga orang pekerja rodi, kecuali di Karesidenan Jakarta.

Di sisi lain, ada perkembangan menarik lainnya di dalam dunia kesehatan bagi kalangan pribumi pada pertengahan abad ke-19, terutama di Pulau Jawa. Itulah pendirian sekolah kedokteran untuk kalangan pribumi, yang nantinya akan dikenal sebagai School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi.

Gagasan pendiriannya, menurut Hesselink (2011), berawal dari Kepala Dinas Kesehatan W. Bosch kepada Gubernur Jenderal J.J. Rochussen melalui suratnya (9 Oktober 1847 no. 124). Di situ, Bosch menyatakan alasan-alasannya berupa pengetahuan orang Jawa mengenai medis terbatas dan kalangan pribumi yang tercerahkan tidak lagi percaya kepada dukun serta lebih suka pergi ke dokter Eropa; saat terjadinya wabah terbukti pengobatan dan perawatan Eropa lebih ampuh ketimbang dukun; tetapi pengetahuan medis Eropa tersebut masih terbatas di kalangan tertentu.

Dengan demikian, Bosch memohon agar pemerintah mendidik anak-anak muda pribumi di rumah sakit militer agar menjadi dokter. Bila pribumi sehat, bagi pemerintah, keuntungannya akan berimbas pada meningkatnya produksi dalam Sistem Tanam Paksa yang berarti meningkatkan pemasukan. Dan di ujung suratnya, dia menyatakan, dokter pribumi dapat difungsikan untuk menjadi jurucacar dan penolong medis dalam merawat luka, tungkai lengan yang patah, penyakit kulit, dan sifilis.

Kemudian Rochussen menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Jajahan J.C. Baud, yang lalu menyerahkan kepada raja Belanda, yang saat itu masih mengendalikan secara penuh wilayah tanah jajahan, karena belum terbitnya reformasi konstitusi tahun 1848. Akhirnya, raja Belanda menerbitkan Dekrit Kerajaan (23 Maret 1848 no. 104), yang menyetujui usul tersebut. Program pelatihan tersebut dibebankan kepada gubernur jenderal Hindia Belanda. Nama resminya adalah School ter opleiding van Inlandsche Geneeskundigen (Sekolah untuk melatih dokter pribumi).

Namun, sejak awal, hasil akhir program pelatihan tersebut tidak jelas. Karena pengusul awalnya, W. Bosch pada tahun 1853 menyatakan bahwa lulusannya dapat dipekerjakan sebagai dokter praktik sekaligus mantri cacar. Ini muncul karena kekhawatirannya para lulusannya tidak dapat hidup layak dari praktik sebagi dokter, sehingga mengajukannya sebagai mantri cacar, sesuai dengan ajuannya tentang perbaikan aturan vaksinasi dan personil vaksinasi pada Maret 1846.

Akhirnya, sekolah tersebut dimulai pada 1 Januari 1851. Murid-muridnya datang dari kalangan priyayi Jawa. Tempat praktiknya di rumah sakit militer Batavia yang saat itu dikepalai G. Wassink. Masa pendidikannya dua tahun. Mata pelajarannya terdiri atas fisika, kimia, geologi, botani, zoologi, anatomi, fisiologi, otopsi (tahun pertama); ilmu bedah, operasi, patologi, anatomi patologi, terapi, teori vaksin, penyakit kulit, materia medica atau ilmu pengobatan, dan pelatihan praktik di klinik (tahun kedua). Kurikulum tersebut diajukan oleh direktur pertamanya, P. Bleeker.

Pada akhir 1852, dua bulan menjelang lulusnya angkatan pertama sekolah tersebut, ada diskusi mengenai hak, kewajiban, tugas dan posisi mereka. Dalam suratnya (30 November 1852) kepada Gubernur Jenderal A.J. Duymaer van Twist, W. Bosch bersikukuh menetapkan lulusan sekolah tersebut sebagai dokter bagi kalangan pribumi, dengan gelar demang dokter. Setelah pemerintah meminta nasihat dari para residen di Jawa, rekomendasinya adalah demang terlalu tinggi dan sebaiknya ditempatkan sedikit lebih tinggi daripada mantri cacar. Residen Pasuruan misalnya, mengusulkan (dalam surat kepada gubernur jenderal, 26 Desember 1852 no. 2681), lulusan sekolah tersebut diberi gaji sama besar dengan mantri cacar, yakni sebesar 40 gulden sebulan, memperoleh gelar dokter Jawa, dan diizinkan membawa payung.

Tentu saja, rekomendasi tersebut ditolak oleh Bosch. Dalam suratnya kepada gubernur jenderal (12 Maret 1853), dia menyatakan bahwa “mantri cacar adalah orang Jawa paling rendah (beberapa di antaranya adalah kuli), yang pengetahuannya hanyalah instruksi paling sederhana untuk vaksinasi. Bosch sesungguhnya khawatir bila posisi rendah tersebut punya dampak negatif dari lamaran para siswa kalangan priayi Jawa. Akhirnya dalam resolusi bertanggal 5 Juni 1853 disebutkan bahwa lulusan sekolah tersebut akan menjadi dokter dan jurucacar, dan gelarnya adalah Doktor Jawa, serta usulan untuk memberi mereka gelar doktor demang atau wedono doktor ditolak.

Meski demikian, pada ijazah lulusannya tahun 1855 masih tertulis untuk “mengisi pos jurucacar dan dokter pribumi”. Baru kemudian pada 1859 disebutkan “untuk mempraktikkan ilmu kedokteran” dan tahun 1864 fungsinya adalah sebagai “dokter dan ahli bedah”. Sejak awal hingga tahun 1863, ada 122 siswa sekolah tersebut, dengan catatan 76 orang lulus dan 46 orang tidak melanjutkan pelajarannya. Dari jumlah yang lulus, 30 di antaranya bekerja sebagai jurucacar, 11 orang bekerja di klinik pribumi, dan sisanya bekerja bagi Dinas Kesehatan Masyarakat di tempatnya masing-masing. Sebagai tambahan, tahun 1865, pemerintah mengangkat seorang Tionghoa menjadi jurucacar untuk memvaksinasi di kalangan orang Tionghoa yang ada di Batavia.

Dengan terbitnya Staatsblad v. N. I. 1867, no. 4, posisi dokter Jawa menjadi gamang lagi. Dalam keputusan tersebut diisyaratkan bahwa dokter Jawa lebih baik bekerja sebagai jurucacar. Ditambah lagi dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan A.E. Waszklewicz yang menekankan pentingnya dokter Jawa berfungsi sebagai jurucacar.

Dan keinginan para dokter untuk mendapatkan pengakuan posisinya terus membuncah. Pada tahun 1868, setahun setelah guru pribumi mendapatkan hak menggunakan simbol pembeda seperti payung, ada dua dokter Jawa yang mengajukan hak yang sama, tetapi akhirnya ditolak oleh Gubernur Jenderal P. Mijer. Barulah sejak 1870, dokter Jawa dapat memakai pakaian seragam setaraf mantri, berdasarkan Bijblad 2308 dan sejak 1882 diberi hak untuk membawa payung, berdasarkan Bijblad 3861. Namun, antara seragam dan payungnya tidak cocok, karena seragamnya menunjukkan posisi lebih rendah daripada payungnya. Pada tahun 1892, seragam resmi dan payung dokter Jawa disamakan dengan guru pribumi kelas satu. Akhirnya, dokter Jawa ditempatkan di bawah pejabat pribumi yang memiliki kereta kuda dan tidak dipungut pajak untuk kepemilikan kereta tersebut. Ini berdasarkan Staatsblad v. N. I. 1901, no. 231. Padahal mantri cacar sudah mendapatkan hak tersebut sejak 1887 berdasarkan Staatsblad v. N. I. 1887, no. 121.

Bagaimana posisi mantri cacar selanjutnya? Ternyata kemudian mantri cacar pun dipertahankan, bahkan diberi pendidikan selama setahun. Mula-mula kursusnya yang terdiri enam bulan kemudian menjadi setahun ini diselenggarakan di Weltevreden kemudian di Bandung, mengikuti kepindahan kantor penyelenggaranya: Landskoepokinrichting.

Ketika masih diselenggarakan di Weltevreden, Volksalmanak Soenda 1919 (1918), antara lain turut mengiklankan lowongan bagi kalangan para pemuda yang hendak mengikuti kursus sebagai mantri cacar. Iklan tersebut ditempatkan pada subbahasan “101. Pitoedoeh pikeun Djelema noe rek Milih Sakola pikeun Anak-Anakna” (Petunjuk bagi orang yang hendak memilih sekolah untuk anak-anaknya), dengan tajuk “26. Inentings cursus di Weltevreden (Cursus mantri tjatjar)”. Beginilah teks lengkapnya:

Aja hidji cursus anoe ngahidji djeung kantor ‘Landskoepokinrichting’ (kantor gedè perkara tjatjar), gawéna pikeun noe hajang diadjar djadi mantri tjatjar . Sakola didinja lilana ngan 6 boelan sarta meunang gadjih f 15 saboelan, tapi noe meunang gadjih ngan 10 moerid, saleuwihna ti dinja henteu. Saha-saha noe hajang asoep sakola eta koedoe oendjoekan ka Toewan Directeur Landskoepokinrichting di Weltevreden. Baroedak anoe geus ditarima asoep kadinja meunang oewang djalan ti imahna ka Weltevreden, kitoe deui pikeun moelangna, dimana geus tamat sakolana. Sakoer noe geus meunang certificaat ti goeroena, tanda jen manehna tjoekoep pangartina tina hal njatjaran, baris didjadikeun mantri tjatjar”.

Kutipan tersebut mengabarkan bahwa ada satu kursus yang diselenggarakan Landskoepokinrichting, lembaga yang menangani cacar, bagi yang hendak menjadi mantri cacar. Pendidikannya berlangsung enam bulan dan mendapatkan uang saku 15 gulden per bulannya, meskipun yang mendapatkannya hanya sepuluh orang dan selebihnya tidak diberi. Bagi yang hendak masuk bisa menghubungi direktur Landskoepokinrichting di Weltevreden. Anak-anak yang diterima mendapatkan uang jalan dari rumah mereka ke Weltevreden dan uang jalan untuk pulang saat lulus. Bila telah mendapatkan ijazah, yang berarti pengetahuannya mengenai memvaksinasi sudah cukup, mereka akan dijadikan sebagai mantri cacar.

Demikian yang saya dapati ihwal keterlibatan pribumi dalam kerangka pemberantasan cacar, dari pelbagai pustaka. Mula-mula mantri cacar, kemudian ada dokter Jawa yang posisinya terus mengalami kagamangan antara menjadi dokter penuh dan jurucacar dengan hak-hak yang bahkan berada di bawah mantri cacar. Namun, dalam sejarah, kita tentu melihat bahwa dari kalangan dokter Jawa inilah akhirnya mulai menguar semangat kebangsaan ke tengah-tengah masyarakat.

Atep Kurnia

*Peminat literasi

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar