FPI Tak Lagi Punya Legal Standing Sebagai Ormas!

  Rabu, 30 Desember 2020   Rizma Riyandi
FPI (Republika)

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengumumkan melarang seluruh aktivitas dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Dilansir dari Ayojakarta.com, keputusan larangan aktivitas dan seluruh kegiatan FPI itu diumumkan Mahfud MD melalui akun YouTube Kemenko Polhukam, pada hari ini Rabu (30/12/2020).

\"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI,\" kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta.

AYO BACA : Razia Kosan, Satpol PP Amankan 2 Pasangan Kumpul Kebo

Menurut Mahfud MD, FPI tidak punya legal standing sebagai organisasi massa (ormas) maupun organisasi biasa. \"Karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini,\" tegas Mahfud MD.

Dikatakan Mahfud, FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi, secara organisasi tetap melaksanakan aktivitas yang melanggar hukum dan melanggar ketertiban, seperti provokasi dan sweeping.

\"Sesuai Undang-undang dan putusan MK, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,\" kata Mahfud MD.

AYO BACA : Ada Potensi Tsunami Selatan Jawa, Waspada!

Sebab, Mahfud mengatakan FPI tak punya pegangan hukum sebagai ormas maupun organisasi biasa. \"Jika ada organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tak ada dan harus ditolak,\" kata Mahfud. \"Karena tidak ada legal standing, terhitung hari ini.\"

Sebelumnya, sempat Beredar Surat Telegram (STR) dari Kapolri Jenderal Idham Azis terkait pembubaran sejumlah ormas beredar di media sosial. Salah satu ormas tersebut adalah Front Pembela Islam.

STR bernomor STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 itu ditandatangani oleh Wakabaintelkam Polri Irjen Polisi Suntana. Dalam STR itu disebutkan enam organisasi yang dilarang beraktivitas di Indonesia, termasuk FPI.

Beredar Surat Telegram Rahasia (STR) dari Kapolda Metro Jaya terkait pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Kemudian, polisi memastikan, STR Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu tidak benar. \"Hoaks,\" tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi oleh para awak media, Jumat (25/12/2020).

Saat mengumumkan keputusan itu, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

AYO BACA : Kyai di Bangkalan Cabuli Santri, Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar