Pemerintah Berlakukan PSBB Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021

  Rabu, 06 Januari 2021   Aini Tartinia
Ilustrasi PSBB

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM--Pemerintah akan kembali melakukan pembatasan sosial di seluruh provinsi di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari mendatang.

Langkah itu dilakukan mengingat semakin memburuknya kondisi kesehatan di provinsi-provinsi tersebut.

Pembatasan kegiatan itu diterapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Hartarto mengungkapkan, pembatasan sosial hanya dilakukan terhadap provinsi-provinsi dengan kriteria tertentu. Yakni, memiliki tingkat kematian di atas rata-rata nasional atau 3%, memiliki tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau 82%, memiliki tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional atau 14% serta memiliki tingkat keterisian rumah sakit di atas 70%.

"Semua provinsi di Jawa dan Bali memiliki empat parameter tersebut," ujar Airlangga dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2021). 

Melalui pembatasan tersebut, nantinya, berbagai aktivitas masyarakat akan kembali dikurangi, yakni:

1. Kegiatan perkantoran akan dibatasi dengan menerapkan kerja dari rumah kepada 75% dari total karyawan. 

2. Kegiatan belajar mengajar juga tetap dilakukan dengan metode daring. Tempat ibadah dibatasi dengan memberlakukan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

3. Melakukan pembatasan jam buka di seluruh pusat perbelanjaan. Kegiatan sosial dan budaya dihentikan untuk sementara dan mengatur operasional modal transportasi.

4. Adapun, sektor-sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100% dengan pengaturan kapasitas.

"Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan pada 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," ucap Airlangga.

Nantinya, aturan mengenai pembatasan akan diterbitkan oleh kepala daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar