Pertanyakan Kebijakan Pusat, Akankah Pemkot Surabaya Terapkan PSBB?

  Kamis, 07 Januari 2021   Praditya Fauzi Rahman
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. (Dok. Pemkot Surabaya)

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19. Pembahasan dalam rapat itu berkaitan tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat.

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyebutkan, berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo tentang kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya.

"Sementara, di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," beber Whisnu saat rapat digelar di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1/2020) malam.

AYO BACA : Pemkot Surabaya Akui Keberatan Penerapan PSBB Jawa-Bali

Whisnu menambahkan, saat memperoleh informasi itu dari Wakil Gubenur Jatim, Emil Elistiano Dardak, dirinya mengaku keberatan. Menurutnya, dalam beberapa hari ini ada penurunan angka kasus pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

Apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, sambung Whisnu, maka secara menyeluruh kabupaten / kota di Jatim pun harus menerapkan. Ia pun ingin hal itu disepakati semua pihak.

Namun, bila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, lalu diterapkan aturan itu, Whisnu khawatir akan ada banyak pasien dari luar kota yang dilimpahkan ke Kota Surabaya.

AYO BACA : 1 Desa di Kabupaten Malang Terisolasi Akibat Jembatan Ambrol

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," lanjut dia.

Kendati penanganan pandemi dinilai Whisnu cukup bagus, menurutnya Pemkot Surabaya kedepannya akan lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama dengan sejumlah jajaran terkait, baik Polri dan TNI. Bila diperbolehkan, Whisnu akan mengusulkan ke pusat bahwa Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

"Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," tandasnya.

Sedangkan, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Hermin menjelaskan situasi di Surabaya menerima rujukan dari luar kota. Ia menyebut masih menerima rujukan sekitar 50 persen. Menurutnya, saat ini RS darurat seperti Hotel Asrama Haji (HAH) dan RS Lapangan di Indrapura menolong kelebihan kapasitas pasien di beberapa rumah sakit. "Dimana pasien-pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) juga ditampung di situ," papar dia.

Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan hingga saat ini berdasarkan data yang tercatat masih ada sekitar 112 tempat tidur tanpa tekanan negatif yang siap digunakan. Ia mengimbau kepada rumah sakit untuk mengarahkan pasien di Hotel Asrama Haji (HAH) apabila kondisi pasien sudah lebih baik.

“Itu untuk mencegah antrean sehingga di IGD tidak terlalu banyak. Kalau saya lihat minggu lalu dibandingkan sekarang sudah berkurang,” tutupnya.

AYO BACA : Diduga Mabuk, Pengendara Motor Tewas pada Kecelakaan di Tuban

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar