Dinas P3AK Jatim Apresiasi Aturan Kebiri Kimia

  Jumat, 08 Januari 2021   Rizma Riyandi
Suntik (Republika)

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (P3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Andriyanto menanggapi diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Dilansir dari Republika.co.id, bila dicermati lagi, kata Andriyanto, definisi kebiri kimia dalam PP ini diakhiri dengan kata disertai rehabilitasi. Artinya, tujuan penjatuhan pidana ini tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, tapi harus dipastikan memberikan manfaat, yaitu mencegah kejahatan (prevensi) sebagai tujuan utama pemidanaan.

"Tujuan kebiri kimia dalam PP ini jelas ini menjadi upaya yang sangat penting mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk pemasyarakatan narapidana serta pencegahan kejahatan dan tidak semata-mata pembalasan," ujar Andriyanto melalui siaran tertulisnya, Jumat (8/1).

AYO BACA : Cek Token Listrik Gratis 2021 di Sini!

Andriyanto menjelaskan, kata disertai rehabilitasi juga bisa diartikan bahwa kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi. Padahal, seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku.

Di beberapa negara, kebiri kimia terbukti efektif justru dilakukan secara sukarela oleh pelaku. Ini karena, pelaku menyadari bahwa ia terganggu karena dorongan seksual dalam dirinya yang sangat tinggi.

"Kebiri kimia belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual," ujarnya.

AYO BACA : Jelang PPKM, Pemkot Surabaya Akan Aktifkan Kembali Kampung Tangguh

Andriyanto menjelaskan, persoalan kebiri kimia ini menjadi momentum yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan harus disusun secara rasional, bukan emosional. Semua pihak, kata dia, tentunya sepakat bila kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius. Namun semangat menghukum pelaku dengan alasan keadilan bagi korban sesungguhnya belum tentu menyelesaikan persoalan.

Terlepas dari itu, kata dia, terbitnya PP 70/2020 yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi, mempunyai kedudukan yang sangat strategis yang harus lebih diintensifkan. Tujuannya agar anak-anak terlindungi dari kekerasan seksual.

"Kita apresiasi sebuah karya politik bidang kriminal ini dan kita menunggu implementasinya," kata dia.

Menurut data SIMFONI (Sistem Informasi Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), hingga 28 Desember 2020, di Jawa Timur angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu 1.878 kasus. Menirutnya, 40 persen kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual dan 61 persen sisanya kejadian kekerasan di Rumah Tangga (KDRT).

"Memang bisa jadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi ini karena banyak karyawan yang di PHK, ekonomi keluarga menurun, stress meningkat yang akhirnya berpotensi terjadinya kekerasan," kata dia.

AYO BACA : Begini Rincian Perubahan Perwali 67 Terkait PSBB di Surabaya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar