Aksi Blusukan Risma Banyak Dikecam, Mensos Harus Fokus

  Jumat, 08 Januari 2021   Rizma Riyandi
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Republika)

MALANG, AYOSURABAYA.COM -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan dan menemui gelandangan di Jakarta mendapat sorotan dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma).

Dilansir dari Republika.co.id, Profesor Mas'ud Said menyarankan agar penangganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya gelandangan atau tunawisma tidak parsial tapi harus terintegrasi.

"Aksi Mensos yang viral dan menuai polemik saat menemukan tunawisma di kawasan Jalan Sudirman - Thamrin di Jakarta kemarin pasti tidak bisa maksimal. Jangan berburu dari satu tempat ke tempat lain," jelasnya, Jumat (8/1/2021).

AYO BACA : Cek Token Listrik Gratis 2021 di Sini!

Mantan staf khusus Menteri Sosial Bidang Program Kerja dan SDM pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menyebut bila Mensos bisa menengok Kampung Topeng Desaku Menanti di Kota Malang.

Pasalnya penanganan tunawisma di Indonesia sebaiknya tidak dilakukan secara parsial. Melainkan secara terintegrasi yang terukur.

"Kalau setiap hari menemui satu per satu tunawisma, lalu jumlahnya tunawisma se Indonesia berapa. Kalau jumlah puluhan ribu, maka butuh puluhan ribu hari untuk melakukan penanganan," kata dia.

AYO BACA : Jelang PPKM, Pemkot Surabaya Akan Aktifkan Kembali Kampung Tangguh

Selain itu, Kementerian Sosial memiliki Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dahulu saat Kemensos dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa terbukti banyak program solutif dalam penanganan PMKS.

Seperti pembangunan terintegrasi Desaku Menanti di beberapa titik di Indonesia. Seperti di Gunung Kidul, Padang, Pasuruan dan juga di Kota Malang, yang bahkan kini menjadi penggerak ekonomi kreatif sebagai desa wisata.

"Kita berharap Menteri Risma melalui Kemensos yang saat ini, bisa melanjutkan apa-apa yang dulu di tahun 2015 hingga 2017 telah dirancang Kemensos berkaitan dengan penanganan gepeng dan PMKS," tegasnya.

Harapan itu ia sampaikan agar Mensos yang saat ini bisa merancang program yang lebih sistematis. Terlebih, Kemensos sejatinya sudah memiliki data yang terintegrasi terkait PMKS, yang menyatu di setiap provinsi, kabupaten dan kota.

AYO BACA : Begini Rincian Perubahan Perwali 67 Terkait PSBB di Surabaya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar