Gubernur Jatim Ajak Ketua RT hingga Lurah Cegah Pernikahan Dini

  Rabu, 20 Januari 2021   Praditya Fauzi Rahman
Ilustrasi pernikahan dini. (nihan güzel daştan dari Pixabay)
AYO BACA : Cara Aktifkan Mode Gelap di WhatsApp untuk iPhone dan Android

AYO BACA : Polisi Datangi Lokasi Munculnya Kode SOS di Pulau Laki

WONOKROMO, AYOSURABAYA.COM -- Surat Edaran Gubernur Jatim tentang pencegahan perkawinan anak telah ditandatangani. Penandatanganan tersebut berlangsung pada Senin(18/1/2021). 
 
Dalam SE itu, ada enam langkah yang wajib dilakukan Wali kota dan Bupati dalam surat edaran bernomor 474.14/810/109.5/2021 itu. Salah satunya adalah mengajak atau memerintahkan seluruh stakeholder, mulai Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA), Camat, hingga tingkat Lurah/Kepala Desa bersama-sama mencegah pernikahan dini. Selain itu, tak memperkenankan perkawinan terhadap seseorang yang usianya masih dibawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. 
 
Lalu, Gubernur mengajak untuk mensosialisasikan lebih lanjut tentang usia matang menikah. Dalam SE itu, usia 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan merupakan usia matang atau dinyatakan siap menjalani pernikahan. 
 
Dalam poin lainnya menyebutkan, mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan. Tujuannya, agar calon pengantin memperoleh pengetahuan beserta keterampilan dalam mempersiapkan kehidupan saat sudah menjalin rumah tangga.  
 
Dalam poin terakhir, mendorong masyarakat untuk aktif mencegah atau melaporkan bila suatu ketika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan setempat, seperti RT/RW. Kemudian, laporan itu bisa diteruskan ke jajaran pemerintahan lebih lanjut, seperti ke kepala Desa/Lurah, Camat, hingga Bupati/Walikota.  
 
Perihal SE Gubernur itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Andriyanto mengatakan, angka pernikahan anak di wilayahnya memang masih cukup tinggi. Ia menilai, SE itu akan menjadi salah satu langkah Pemprov Jatim untuk menekan angka pernikahan dini diwilayahnya. 
 
Data yang diperoleh Andriyanto dari Pengadilan Agama (PA), selama tahun 2020, terjadi 9.453 pernikahan yang usianya masih di bawah anjuran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ia menyebut, angka itu setara 4,97% dari keseluruhan sebanyak 197.068 pernikahan.  
 
Andriyanto menegaskan, secara presentase memang meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berada pada 3,6%. Pada tahun itu, angka pernikahan dini sekitar 19.211 kasus dari keseluruhan 340.613 pernikahan. 
 
Dengan adanya SE itu, Andriyanto berharap agar Kepala Daerah dapat melakukan langkah-langkah sesuai yang tertuang di dalam SE. 
 
"Terutama dalam rangka penurunan perkawinan anak," beber Andriyanto, Rabu (20/1/2021). 
 
Andriyanto menambahkan, angka pernikahan dini seyogyanya masih perlu ditekan lagi. Oleh karena itu, beberapa langkah untuk meminimalisasi kejadian serupa masih perlu dilakukan. Ia juga menganjurkan Kepala Daerah membuat komitmen untuk OPD melakukan pencegahan perkawinan anak.  
 
Dalam SE itu, juga mendorong, memfasilitasi, menganjurkan, hingga mendukung seluruh warga untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun. Selain itu, masih dalam poin SE Gubernur, juga tersurat pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). 
 
"Tugasnya, untuk memberikan layanan konseling keluarga, dan sebagainya untuk mendorong masyarakat apabila terjadi perkawinan anak," imbuh dia. 
 
Andriyanto menjelaskan, keterangan dalam SE itu juga menyebutkan bila anak-anak dibawah usia pernikahan masih memerlukan perlindungan. 
 
"Anak juga perlu kita penuhi haknya, dan pada akhirnya perlu kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia di Jatim. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan," tutup dia.

AYO BACA : Ada Granat Nanas dan Beberapa Peluru di Jalan Pakis Surabaya, Ini Kronologinya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar