Apa Salahnya Melepas Burung?

  Rabu, 10 Februari 2021   Administrator
Ilustrasi burung perkutut. ( Julio César Velásquez Mejía dari Pixabay )

Tak disangka, peresmian Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus, Madiun, Jawa Timur, Rabu (3/2/2021) menuai kehebohan.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat penting di Provinsi Jawa Timur ini sedianya dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19 di provinsi ini. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawangsa berharap keberadaan Rumah Sakit ini bisa membantu lebih cepat penanganan penyebaran virus Covid-19 di Madiun. Namun, bukan itu sumber kehebohannya.

Dilansir dari laman humas.polri.go.id, peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita, potong tumpeng, serta pelepasan 100 ekor Burung Lovebird dan 75 ekor Burung Perkutut oleh Forkopimda Jatim. Pelepasan burung inilah yang kemudian menjadi heboh, membuat sejumlah aktivis perlindungan satwa di Tanah Air bereaksi. Tak sedikit netizen turut mengomentari peristiwa ini.

Apa salahnya melepas burung? Mengapa jadi heboh?

Pelepasan burung dalam seremoni peresmian rumah sakit ini dinilai dilakukan secara sembarangan sehingga berbahaya bagi ekosistem. Aktivis Garda Animalia menyatakan khawatir ratusan burung tersebut akan berubah menjadi spesies invasif karena Love Bird bukan spesies asli di wilayah tempat mereka dilepaskan. Burung Love Bird berasal dari Madagaskar dan Afrika, ini berpotensi besar membentuk populasi baru yang pada akhirnya mengancam spesies asli di wilayah tersebut. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah kepunahan satwa endemik di lokasi tertentu.

Masalah kesehatan burung yang dilepaskan turut jadi pertanyaan. Tanpa ada pemeriksaan kesehatan sebelum pelepasliaran (melepaskan burung ke alam), burung-burung tersebut berpotensi menyebarkan penyakit yang bisa mempengaruhi spesies lain. Bahkan tak tertutup kemungkinan bisa menulari manusia (zoonosis).

Berlanjut pada permasalahan daya dukung wilayah lepas liar. Bila tanpa disertai survei habitat, dikhawatirkan daya dukung wilayahnya tidak memadai sehingga akan mengganggu kehidupan burung yang baru dilepasliarkan dan burung “pribumi”. Rebutan pakan pun tak terelakkan.

Di sisi lain, kemungkinan besar burung-burung yang dilepasliarkan itu berasal dari peternakan/penangkaran. Mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, disediakan pakannya oleh peternak/penangkar. Dalam situasi ini, pelepasan secara tiba-tiba akan menyebabkan burung kesulitan bertahan hidup di alam dan pada akhirnya akan menghampiri manusia untuk meminta pakan. Permasalahannya, hal ini sangat berisiko untuk diburu dan kemudian diperjualbelikan menjadi hewan piaraan. Jika situasi ini terjadi terjadi, apa makna pelepasan burung?

Masalah Komunikasi

Dalam konteks komunikasi, pelepasan burung sebagai bagian dari seremoni bukanlah sebuah kegiatan tanpa makna. Pihak penyelenggara pastilah berupaya mengirimkan sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada publik. Pakar komunikasi Onong Uchjana Effendi (2006) menjelaskan pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa/lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Sayang dalam kasus ini pesan gagal dipahami, malahan publik memaknai hal lain dan menjadi kontraproduktif. Ini berarti penyelenggara gagal mengkomunikasikan pesan kepada publik.

Tak banyak yang tahu apa yang terjadi di balik kegiatan pelepasan burung di Madiun itu. Publik sekadar disajikan sebuah seremoni untuk pembukaan layanan kesehatan di tengah pandemi. Namun, kehebohan yang terjadi perlu menjadi refleksi tersendiri bagi kita semua.

Nampaknya terjadi masalah dalam proses komunikasi antara penyelenggara dengan stakeholder terkait saat tengah menyiapkan seremoni ini. Pemilihan melepas burung dengan dua spesies tertentu pastilah memiliki pertimbangan khusus. Lalu, apakah ditindaklanjuti berkomunikasi dengan stakeholder yang memang terkait dalam pelepasliaran satwa?

Sejatinya pada 2016 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur telah mempublikasikan informasi bertajuk “Pelepasliaran Burung dan Cara Bijak Melakukannya”. Informasi ini bisa diakses di laman bbksdajatim.org, menjelaskan tata cara pelepasliaran burung secara cukup terperinci. Di dalamnya juga dijelaskan pengelolaan populasi burung liar di alam yang dilakukan pemerintah dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem (DitJen KSDAE) khususnya Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dit. KKH). Dalam melaksanakan tugas tersebut KLHK didukung oleh otoritas keilmuan keanekaragaman hayati yang dimandatkan oleh pemerintah kepada Pusat Penelitian Biologi-LIPI dan mitra.

Merujuk pada informasi tersebut, tercantum jika ada pemilik burung di sangkar yang ingin ‘membebaskan’ burungnya, sebaiknya melapor dahulu ke staf BKSDA terdekat. Apakah hal ini sudah dilakukan penyelenggara?

Bila memang ada komunikasi dengan BKSDA setempat, nampaknya tidak mungkin burung jenis Love Bird dilepasliarkan dalam seremoni itu. Tidak mungkin juga penyelenggara menggunakan kandang angkut seadanya dalam proses pelepasan. Seremoni di Madiun itu memanfaatkan kotak plastik bekas buah untuk menempatkan burung dalam jumlah cukup banyak. Sebagian lagi ditempatkan pada kandang burung berukuran kecil namun diisi oleh cukup banyak burung. Tidak layak, melanggar kaidah kesejahteraan satwa.

Bila memang sesuai prosedur, proses pelepasliaran berlangsung dalam beberapa tahap, yakni pemilihan individu; penentuan lokasi; survei habitat; pemeriksaan kondisi burung yang akan dilepaskan; bahkan ada  strategi tahap lanjutan yakni monitoring burung yang sudah dilepas liar. Semua itu dilakukan demi kelestarian hayati kita.

Melepasliarkan burung adalah sebuah perbuatan baik dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem. Namun bila dalam prosesnya memang terjadi kelalaian, janganlah malu untuk mengakui dan segera dicarikan upaya antisipasi agar bisa meminimalisasi dampak negatif. Untuk itu tentu saja, mulailah membuka komunikasi dengan stakeholder terkait.***

Rinda Aunillah Sirait
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi-Universitas Padjadjaran
Peneliti di Pusat Studi Komunikasi Lingkungan-Unpad

 

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar