Asperda Jatim: Insentif PPnBM Tak Berpengaruh untuk Industri Persewaan Mobil

  Kamis, 25 Februari 2021   Andres Fatubun
Ilustrasi rental mobi; (Tumisu dari Pixabay)

GUBENG, AYOSURABAYA.COM -- Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap pembelian mobil baru terhitung mulai Maret 2021 

Insentif PPnBM ini rencananya dilaksanakan selama 3 tahap dalam waktu 9 bulan. Tahap pertama insentif 100 persen, kedua 50 persen, dan ketiga sebesar 25 persen.

Dengan adanya insentif itu, pemerintah berharap konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dapat meningkat kembali, meningkatkan utilitas industri otomotif, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2021 ini.

Lantas, bagaimana tanggapan pelaku industri rental mobil di Jawa Timur. 

AYO BACA : Gubernur Khofifah: Cobain Nasi Buwuhan Bojonegoro, Dijamin Nagih!

Ketua Asosiasi Pengusaha Rent Car Daerah Jawa Timur (Asperda Jatim), Junaedi, mendukung langkah pemerintah itu. Selain meningkatkan daya beli masyarakat kembali, Junaedi mengaku investasi akan kembali normal kendati masih dalam masa pandemi Covid-19.

"Sebenarnya, dari sisi lain bagus juga. Karena, kembali ke nilai daya beli masyarakat maupun dunia rental, otomatis terdongkrak, dari yang tadinya tidak berani ambil mobil atau berinvestasi, sekarang sudah mulai berani. Contohnya sekarang saya sendiri, dalam kondisi pandemi saya berinvestasi beli unit," kata Junaedi, Kamis (25/2/2021).

Tapi, Junaedi menegaskan secara spesifik tak ada dampak yang dominan terhadap indutsroi mobil rental. 

"Bagi dunia rental sendiri sih, tidak begitu ngefek, artinya gambaran sementara sekitar berapa persen itu detilnya, tapi itu tidak ngefek," lanjut dia.

AYO BACA : SBY: Saya Difitnah Danai Aksi 212 oleh Petinggi Berbintang Empat

Menurutnya, insentif PPnBM itu akan berdampak jika pemerintah memberikan kelonggaran aktifitas.

"Intinya bagus dengan adanya relaksasi, tapi juga harus diimbangi aktifitas warga harus dilonggarkan lagi dengan tetap menerapkan prokes. Yang paling diharapkan dari sisi kita (Asperda) sebenarnya bukan beli mobil, tapi kayak pelonggaran PPKM juga harus diimbangi," jelasnya. 

Kendati demikian, Junaedi bersyukur omzet yang sempat terjun bebas pada awal pagebluk mulai merangkak naik. Ia menyebutkan, secara umum omzet Asperda Jatim sudah meningkat hingga 50% lebih.

PPnBM Perlu Kontrol Pemerintah
Junaedi berharap, realisasi wacana PPnBM itu tak hanya sekedar omong kosong belaka. Sebab, kendati sudah ada regulasi perihal tersebut, Junaedi menilai masih saja ada ketimpangan dalam pelaksanaanya di lapangan. Sebut saja pihak leasing atau pemberi jaminan kredit, yang menurutnya kerap abai dengan peraturan yang diberikan pemerintah, baik sebelum maupun selama pagebluk.

"Sebenarnya, relaksasi kan program pemerintah, termasuk relaksasi angsuran, tapi sepertinya itu hanya teori saja. Faktanya, hanya bank-bank atau leasing BUMN atau BUMD yang memberikan relaksasi, tapi bahasanya di leasing sudah beda lagi apa lagi leasing yang bukan BUMN atau BUMD, sudah beda lagi, itu malah membunuh, itu hanya bom waktu dan bohongan. Nah, yang saya khawatirkan adalah pemerintah memberikan relaksasi, tapi turunan kebawah (pelaksanaan) itu yang tidak sampai," tandasnya.

"OJK ataupun pemerintah tidak mengawal sampai ke bawah, bahkan sampai 2x kita hearing ke DPRD Jatim itu saya anggap 0, tidak maksimal. Artinya, selama ini kita hanya diberi angin surga saja, semenjak awal relaksasi, diperpanjang, sampai sekarang keluar lagi relaksasi terkait pajak, nah yang saya khawatirkan pemerintah hanya memberikan angin surga saja, faktanya justru tidak seperti yang diharapkan," pungkas Dia. 

AYO BACA : Khasiat Si Super Pahit Mengkudu, Meningkatkan Kekebalan dan Menurunkan Kadar Gula Darah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar