Teknis, Regulasi, dan Rencana Penerapan Relaksasi PPnBM di Jatim

  Kamis, 25 Februari 2021   Praditya Fauzi Rahman
Ilustrasi. (Pixabay)

GUBENG, AYOSURABAYA.COM -- Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (Plt Bapenda Jatim) M Yasin angkat bicara perihal rencana relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor. Yasin mendukung langkah tersebut untuk memulihkan perekonomian saat pandemi Covid-19.

"Pembebasan PPnBM bagi kendaraan bermotor seyogyanya kita maknai sebagai upaya pemerintah untuk menggairahkan perekonomian, utamanya di sektor otomotif. Karena, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor," kata Yasin kepada AyoSurabaya.com, Kamis (25/2/2021).

Dengan pembebasan PPnBM itu, harga mobil akan turun. Namun, penerapan PPnBM itu hanya diterapkan untuk kendaraan baru yang memiliki kapasitas mesin 1500cc ke bawah. Daya beli masyarakat pun dapat berangsur meningkat.

"Yang jelas kan gini, pemerintah ingin dengan pengurangan PPnBM menjadi 0% harga mobil akan turun, kalau harga mobil turun maka harapannya masyarakat akan membeli, sehingga jumlah kendaraan yang terbeli banyak. Kalau jumlah kendaraan yang terbeli banyak, meskipun kita kehilangan PPnBM, tapi kita menggerakkan sektor riil, utamanya di bidang otomotif. Karena, otomotif kan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak komponen dan sebagainya, karena ini yang dibeli yang muatan lokalnya 70%," kata pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim itu.

Yasin menyebut, data penjualan Pemprov Jatim terkait penjualan mobil selama setahun terakhir mengalami penurunan dibanding tahun 2019, yakni sekitar 40% hingga 45% di tahun 2020. Namun, Bapenda mengaku masih belum memiliki data detail perihal jumlah kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1500cc yang hendak dijajakan di Jatim.

Pihak Yasin pun masih menanti gagasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal tindak lanjut kebijakan PPnBM itu.

"Kita belum bisa cerita akan potensi seperti apa, kalau sekarang kami masih belum bisa menghitung, termasuk targetnya juga masih belum bisa. Tapi yang jelas akan meningkatkan gairah otomotif dan itu tujuan pemerintah, dan saya sependapat kalau itu akan menggairahkan otomotif," tuturnya.

Perihal turunan regulasi untuk penerapan PPnBM, Yasin mengaku tidak ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kebijakan itu hanya dibesut dari pusat. Pun dengan pendapatan pajak di Jatim yang juga akan berpengaruh.

"Nah, karena kendaraan roda 4 baru, kami belum bisa menghitung berapa potensi kira-kira yang bisa mendapatkan PPnBM. Pasti berpengaruh terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, tapi saya memprediksi pengaruhnya justru akan meningkatkan pendapatan. Karena, dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka akan meningkatkan unit kendaraan bermotor baru yang akan dibeli oleh masyarakat. Ini berarti potensi baru terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," katanya.

Kepala Bidang Pajak Bapenda Jatim M Purnomosidi mengungkapkan, dengan pemberian insentif PPnBM, pun diharap menggairahkan animo masyarakat untuk membeli mobil.

"Harga jual kendaraan untuk kelas LCGC itu turun, dengan harga jual turun diharapkan animo masyarakat untuk membeli kendaraan meningkat. Tetapi, keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan ini kan tergantung dari tingkat kendaraan," kata dia.

Purnomo belum mengetahui spesifik perihal makna relaksasi PPnBM yang rencananya diberlakukan Maret 2021. Secara kuantitatif pun belum diketahui lebih dalam.

Di sisi lain, Purnomo mengatakan hal tersebut solutif untuk mengurangi angka pengangguran maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan otomotif yang pagebluk. Alasannya, mayoritas sparepart yang hendak digunakan dalam mobil tipe LCGC itu diproduksi anak bangsa sendiri. Kendati demikian, wacana itu digadang-gadang menjadi kabar baik bagi masyarakat dan produsen otomotif.

"Diharapkan untuk kendaraan-kendaraan yang tingkat penyerapan kandungan lokalnya atau menggunakan onderdil-onderdil produksi dalam negeri, itu mendapatkan insentif. Tapi ini angin segar, diharapkan dengan harga yang murah, masyarakat berbondong-bondong membeli," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia (RI) merencanakan pemberian insentif penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil pada Maret 2021 mendatang. Namun, insentif penurunan PPnBM itu untuk kendaraan dengan kapasitas mesin dibawah 1500cc. Untuk kategorinya, yakni sedan dan 4x2.

Dengan adanya Insentif pajak PPnBM mobil baru 0 persen yang rencananya hendak dilakukan selama 3 tahap dalam waktu 9 bulan tersebut, pemerintah berharap konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dapat meningkat kembali, meningkatkan utilitas industri otomotif, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2021 ini.

Pemerintah telah berencana memberikan relaksasi pajak mobil pajak mobil baru 0 persen. Rencananya, relaksasi itu akan diberikan kepada mobil penumpang 4x2 termasuk sedang dengan kapasitas mesin dibawah 1.500cc dengan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) 70 persen.

Dengan demikian, hanya kendaraan yang berasal dari pabrikan yang mempunyai fasilitas perakitan di Indonesia bisa menikmati insentif tersebut.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar