PWNU Jatim Angkat Suara Perihal Kontroversi Legalisasi Minuman Keras

  Senin, 01 Maret 2021   Praditya Fauzi Rahman
Ilustrasi minuman beralkohol. ( Pexels from Pixabay )

GAYUNGAN, AYOSURABAYA.COM -- Ketua Pengurus Wilayah Nahdaltul Ulama Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar, angkat bicara perihal Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras) yang menuai pro kontra.

"Di Ulama NU, kalau dari pada itu beredar luas, lalu dilakukan pembatasan. Itu bahasa kita bukan legalisasi, tapi melokalisir," terangnya, Senin (1/3/2021).

"Daripada dibiarkan, nanti masuk ke kampung santri. Ke kampung mana-mana, ya lebih baik di suatu kawasan saja," katanya.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pembukaan industri miras dicanangkan di empat provinsi, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, sampai Sulawesi Utara. 

Alasan dipilihnya beberapa wilayah tersebut lantaran telah ada sejumlah industri miras lokal. Bahkan, terdapat tradisi, budaya atau kebiasaan yang memperbolehkan warganya mengkonsumsi miras.

"Andai seperti itu reaksi dan keinginan Presiden. Mungkin, istilah yang paling pas adalah melokalisir, bukan melegalisir," lanjutnya

Menurutnya, pada hotel tertentu yang memiliki tamu asing masih dijumpai adanya miras. Sebab di Eropa misalnya, terbiasa dengan hawa dingin. Salah satu cara atau kebiasaan mereka untuk menghangatkan tubuh adalah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Oleh karena itu, ia mengaku inisiatif pembatasan atau melokalisasi miras oleh pemerintah justru lebih baik agar tidak menyebar kemana-mana.

"Daripada woro woro (koar-koar), ngabyak ngabyak nandi nandi (tak beraturan kemana-mana) yang malah nggak terkendali. Kalau pemerintah punya inisiatif membatasi, tentu malah baik," tandas dia.

"Setelah dibatasi, lama-lama lebih dibatasi lagi. Syukur-syukur, para ilmuan berfikir keras bagaimana menciptakan minuman yang nggak pakai alkohol, tetapi fungsi menghangatkan tubuh," tutup dia.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar